Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

TAFSIR ATAS PENYITAAN DALAM KUHAP BARU, UU TIPIKOR, DAN UU KEJAKSAAN
20 March 2026
Oleh AHMAD SOFIAN (Maret 2026) Pendahuluan Dalam konteks hukum pidana penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan upaya paksa. Penyitaan ini sudah diletakkan saat penyidikan terhadap harta benda/kekayaan barang milik tersangka. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik […]

TAFSIR ATAS PENYITAAN DALAM KUHAP BARU, UU TIPIKOR, DAN UU KEJAKSAAN
KEWAJIBAN NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE BERDASARKAN REKOMENDASI UNESCO 2021
06 March 2026
Oleh: ERNA RATNANINGSIH (Maret 2026) Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, sektor. Ekonomi, hingga sistem keamanan nasional. Penggunaan AI oleh negara dapat meningkatkan efisiensi, akurasi pengambilan keputusan serta optimanilisasi pelayanan publik. Namun disisi lain, penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, diskriminasi algoritmik, pelanggaran privasi hingga penggawasan massal […]

KEWAJIBAN NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLEGENCE BERDASARKAN REKOMENDASI UNESCO 2021
FILOSOFI PERJANJIAN DALAM LAPANGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA KEKAYAAN
05 March 2026
Oleh SHIDARTA (Maret 2026) Perkawinan adalah pranata hukum yang paling penting dalam hukum keluarga. Dalam perkawinan kerap muncul perjanjian juga. Sebagai contoh, di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat kata “perjanjian” yang mengacu pada ada tidaknya persetujuan dari seorang atau beberapa isteri untuk mengizinkan seorang suami yang akan […]

FILOSOFI PERJANJIAN DALAM LAPANGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA KEKAYAAN