Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

ETIKA ILMU DATA DAN ETIKA DATA, SERTA KEPERLUAN PEMBEDAANNYA
11 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Kehadiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang mulai berlaku efektif per tanggal 17 Oktober 2024, sedikit membawa angin segar bagi banyak subjek data. Namun, di sisi lain kita juga mencermati tidak semua aspek dapat dicakupi dengan undang-undang tersebut. Celah ini membuat kita melirik pada etika. Kita berharap etika dapat menambal ceruk yang […]

ETIKA ILMU DATA DAN ETIKA DATA, SERTA KEPERLUAN PEMBEDAANNYA
‘CONSCIENTIOUS OBJECTION’ DI ERA DIGITAL: ANTARA HUKUM, MORALITAS, DAN KEKUASAAN ALGORITMIK
09 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Pada saat Amerika Serikat sedang terlibat perang dengan Vietnam, seorang petinju terkenal bernama Muhammad Ali (ketika itu secara legal masih bernama Cassius Marcellus Clay Jr.) menolak untuk menjalani wajib militer dan diterjunkan ke dalam perang tersebut. Ali mendasarkan penolakannya atas dasar keyakinan agama dan moral. Ia sempat dijatuhi hukuman pidana. Kasus […]

‘CONSCIENTIOUS OBJECTION’ DI ERA DIGITAL: ANTARA HUKUM, MORALITAS, DAN KEKUASAAN ALGORITMIK
YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM
03 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Judul tulisan ini sengaja dibuat sama dengan judul sebuah orasi yang disampaikan oleh Prof. Lie Oen Hoek tatkala beliau dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam ilmu “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tanggal 19 September 1959. […]

YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM