Loading
Loading...
Menu BINUS

MEMPERTANYAKAN RELASI KRIMINOLOGI DAN KEKUASAAN

Oleh DEBORA JESSICA DESI DERIA TANYA (November 2026)

Pada waktu S-1, saya melihat kriminologi sebagai ilmu yang humanis karena keterbukaannya untuk melihat kejahatan memiliki akar kausa yang pelik. Ia membuka mata tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi sang pelaku dalam mewujudkan tindak pidananya, apakah itu faktor lingkungan, ekonomi, sosial, atau bahkan psikologis. Tetapi, bersama dengan laju sang waktu dengan ragam pengalaman serta realitas, khususnya bagaimana penegakan hukum di Indonesia, kesan humanis terhadap kriminologi itu perlahan meluruh berganti rasa curiga yang membawa pada satu asumsi, ya, kriminologi tidaklah se-“polos” itu.

Ada sejumlah pertanyaan yang menjadi titik berangkat kecurigaan saya, sekaligus menjadi alur tulisan ini mengalir.

Siapa yang merasa perlu mempelajari kejahatan? Perkembangan kriminologi tidak lepas dari kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual. Aktor yang paling potensial merasa perlu mempelajari kejahatan adalah negara, karena ia harus mengetahui pola kejahatan guna mengidentifikasi pelaku, yang nantinya digunakan untuk rujukan dalam mengelola keamanan dan penyusunan kebijakan pidana, tidak lain muaranya adalah cita ketertiban, meski apa yang disebut sebagai “ketertiban” memiliki dimensi yang luas. Aktor negara ini akan berhubungan dengan pengelola penjara. Pengelola penjara memerlukan kriminologi sebagai referensi bagaimana mengelola narapidana dan penghukuman macam apakah yang sekiranya mampu mengubah perilaku.

Saya kemudian tertarik pada beberapa tokoh yang kerap saya temui dalam membicarakan kriminologi, sekaligus memantik eksplorasi kecurigaan saya bahwa kriminologi berdiri, utamanya, untuk memperkokoh simpul kekuasaan negara melalui sistem hukum pidana.

Cesare Beccaria, dikenal dengan gagasannya mengkritik sistem pemidanaan yang dinilai kejam dan sewenang-wenang. Menurutnya, hukum pidana dan pemidanaan harus rasional, proporsional, dan dapat diprediksi. Pemikirannya berkembang dalam lingkungan intelektual reformis yang menghendaki pembaruan politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan Lombardia di bawah kekuasaan Habsburg. Menariknya, setelah menerbitkan “Dei delitti e delle pene” pada 1764, Beccaria kemudian memasuki birokrasi pemerintahan Lombardia Austria pada 1771 dan mengabdi selama kurang-lebih 23 tahun. Dengan demikian, pemikiran humanisnya tidak dapat dilepaskan dari konteks politik reformasi Pencerahan yang juga memiliki agenda rasionalisasi administrasi pemerintahan serta mendukung penguatan administrasi pusat yang lebih profesional.

Cesare Lombroso, nama yang sedari awal perkenalannya sudah mendapat cap kurang menyenangkan, sehingga sebelum jauh kita berkenalan dengan pemikirannya, sentimen tertentu telah disematkan hingga menyisakan satu kesan yang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya keliru, yaitu [terkesan] rasis dan diskriminatif. Lombroso kerap diasosiakan dengan pemikirannya [kurang-lebih] penjahat bisa dikenali dari wajah dan bentuk tengkoraknya. Pemikirannya tidak lepas dari latar belakangnya sebagai dokter militer yang terlibat dalam operasi pemberantasan banditisme pasca penyatuan Italia. Italia Selatan mengalami konflik yang melibatkan kelompok bersenjata bernama Brigands. Ia (Lombroso) pun tertarik melakukan pengamatan terhadap karakteristik perilaku dan fisik orang-orang yang ditemuinya selama bertugas di lingkungan militer itu. Tahun 1876, Lombroso menuangkan ketertarikannya terhadap antropologi dan perilaku kriminal dengan menerbitkan karya berjudul “L’uomo Delinquente” yang kurang-lebih berarti “Manusia Penjahat”. Tesisnya adalah sebagian pelaku kejahatan memiliki karakteristik biologis yang cenderung menunjukkan kemunduran evolusioner atau kemunculan kembali karakteristik leluhur manusia. Ia lantas mengidentifikasi karakteristik tertentu yang menurutnya berkaitan dengan kecenderungan kriminal. Pemikirannya berhasil memantik kepanikan moral. Ia digambarkan sebagai “pensatore ribelle ma cittadino leale”, yakni seorang revolusioner yang menantang pemikiran hukum pidana klasik di zamannya dengan memperkenalkan positivisme berbasis pengamatan dan penelitian empirisnya terhadap tubuh, tengkorak, wajah, karakteri fisik, serta kondisi biologis orang-orang dalam penjara; dan determinisme biologis bahwa sebagian orang memiliki karakter biologis tertentu yang membuat mereka lebih potensial melakukan kejahatan (ia menyebutnya sebagai born criminal). Kendati revolusionis, ia tetaplah warga negara yang setia terhadap lembaga Kerajaan Italia yang baru terbentuk dan aktif berpartisipasi dengan dalam Risorgimento sebagai dokter militer, serta menempatkan ilmunya untuk melayani negara guna mempertahankan ketertiban sosial dan memperkuat persatuan nasional.

Bagaimana dengan Edwin H. Sutherland? Selama Perang Dunia II, Sutherland tercatat sebagai anggota subkomite American Sociological Society yang membahas partisipasi para sosiolog dalam National Emergency Program (NEP), sebuah inisiatif yang mengerahkan sumberdaya intelektual dan institusional untuk mendukung kepentingan nasional Amerika Serikat dalam situasi perang. Ia juga tercatat sebagai anggota Indiana University’s Administrative War Council, sebuah dewan yang dibentuk pada Januari 1942 untuk merumuskan penyesuaian penyelenggaraan universitas dalam menghadapi kebutuhan masa perang. Keterlibatan Sutherland dalam kedua lingkungan tersebut menarik untuk dicermati, terutama dalam melihat hubungan antara produksi pengetahuan sosiologis dan kepentingan negara pada masa darurat. Namun, itu tidak berarti bahwa seluruh pemikirannya lantas diarahkan untuk melayani kepentingan negara saat itu.

Pada 1939, dalam pidato presidensialnya di hadapan American Sociological Society, Sutherland mengangkat persoalan yang kemudian dikenal melalui konsep white-collar crime (kejahatan kerah putih). Ia mengkritik kecenderungan kriminologi pada masa itu yang lebih banyak memberikan perhatian terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas bawah, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dan individu berstatus sosial tinggi kurang memperoleh perhatian yang sebanding. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam karyanya, “White Collar Criminality” (1940). Melalui pemikiran ini, Sutherland memperluas perhatian kriminologi terhadap perilaku melanggar hukum yang berlangsung dalam lingkungan bisnis dan pekerjaan atau mereka yang berstatus sosial tinggi, sekaligus mempersoalkan keterbatasan cara pandang yang selama ini mengidentikkan kejahatan dengan kelompok masyarakat berstatus sosial rendah.

Tentu, saya mengakui kontribusi Sutherland dalam perkembangan kriminologi agar pembahasan ini tidak jatuh pada penilaian yang berat sebelah. Namun, kiranya tidak ada salahnya jika saya menaruh rasa curiga terhadap konsekuensi dari perluasan objek kajian kriminologi. Sebab, semakin luas karakteristik perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, semakin luas pula kemungkinan negara mengembangkan mekanisme pengawasan dan memperbesar ruang intervensinya terhadap kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, apakah perluasan tersebut bermuara pada perlindungan masyarakat atau justru berpotensi memperluas jangkauan kekuasaan negara?

Perluasan terhadap karakteristik kejahatan kelak juga berimplikasi pada aspek penologi. Misalnya, di Amerika Serikat sendiri sudah terjadi pergeseran penologi. Pada “Old Penology” fokusnya adalah siapa pelakunya, mengapa ia melakukan kejahatan, serta bagaimana memperbaiki perilakunya; kemudian pada “New Penology” bergeser pada perhitungan risiko, seperti kelompok mana yang berisiko, bagaimana mengklasifikasikan populasi, dan bagaimana mengelola serta mengendalikan risiko secara efisien. Konsekuensinya, pengetahuan berbasis statistik, klasifikasi, dan prediksi risiko digunakan sebagai parameter. Boleh dibilang, pengkategorian kejahatan dapat menjadi alat negara mengorganisasi pemerintahan dan mengelola masyarakat. Tidak terkecuali siberkriminologi, yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang dalam ruang siber, termasuk faktor penyebab, karakteristik pelaku dan korban, serta berbagai respons terhadapnya. Saya melihat adanya kemungkinan bahwa sebagian praktik dan pemanfaatan pengetahuan siberkriminologi tetap mempertahankan watak pengendalian yang telah lama melekat pada hukum pidana. Bedanya, pengendalian tersebut kini dapat dijalankan melalui perangkat teknologi yang jauh lebih canggih, dengan mekanisme pengawasan yang intensif dan terdistribusi. Dalam pengertian ini, perubahan teknologi belum tentu diikuti oleh perubahan paradigma yang mendasar. Kita mungkin sedang menyaksikan perubahan cara negara mengawasi manusia, tanpa perubahan yang cukup berarti dalam cara negara memandang manusia sebagai objek yang perlu dikendalikan.

Peran peneliti atau intelektual seperti Lombroso, Beccaria, Sutherland, dan mungkin lainnya dengan segala tesisnya yang menarik dan berbobot, menyisakan satu ruang keraguan di benak saya, di mana posisi pelaku tindak pidana dalam hakikatnya sebagai manusia yang memiliki pengalaman hidup, termasuk penderitaan, kehendak, serta kemungkinan untuk ia berubah?

Ada semacam kecenderungan yang saya amati bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut terkesan menjadikan pelaku tindak pidana sebagai objek penelitian yang menghasilkan tesis penting bagi penguatan sistem hukum pidana, tetapi belum tentu membawa perubahan, misalnya, pemulihan atas pengalaman traumatis pelaku tindak pidana, pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi, dan perbaikan relasi sosial. Mengenai kecenderungan ini, pandangan Emmanuel Levinas terasa relevan terkait ketidaksetujuannya “yang lain” itu direduksi sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Mengapa lebih cepat membayangkan bagaimana membuat pelaku menderita daripada bagaimana mencegah kondisi yang memungkinkan kejahatan itu terjadi?

Hubungan negara dan masyarakat dalam produksi pengetahuan kriminologis semestinya tidak dibangun secara hierarkis, seolah-olah negara merupakan satu-satunya pihak yang tanpa cacat cela dan karenanya berwenang mendefinisikan kejahatan beserta penyebabnya, sementara masyarakat hanya menjadi objek pengamatan sekaligus episentrum lahirnya pelanggaran dan kejahatan. Keduanya perlu ditempatkan sebagai pihak yang perspektif dan pengalamannya patut dipertimbangkan secara setara dalam memahami persoalan kriminalitas. Penegakan hukum yang berangkat dari pemahaman yang timpang berisiko menghasilkan kebijakan yang canggih dalam mengendalikan gejala, tetapi berpotensi tone deaf karena mengabaikan kondisi yang melahirkannya.

Akhir kata, tidak ada pemikiran yang sepenuhnya kebal dari kekeliruan, termasuk pemikiran yang berusaha mengungkap kekeliruan itu sendiri, tidak terkecuali tulisan ini. (***)


Tinggalkan Komentar

Komentar Anda akan ditampilkan setelah melalui proses moderasi.