Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

DISKRESI KPK DAN PENGALIHAN TAHANAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
26 March 2026
Oleh PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO (April 2026) Publik dikejutkan oleh keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah tahanan negara (Rutan) menjadi tahanan rumah. Keputusan tersebut memicu polemik luas di ruang publik, bukan semata-mata karena aspek legalitasnya, melainkan karena persoalan transparansi, konsistensi, dan tata […]

DISKRESI KPK DAN PENGALIHAN TAHANAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FENOMENA ‘KRISIS OJOL’ DAN KEDUDUKAN PLATFORM DALAM EKONOMI DIGITAL
25 March 2026
Oleh: SITI YUNIARTI (Maret 2026) Tulisan ini adalah seri ke-3 Hukum dan Teknologi. Tulisan ini meneruskan seri ke-1 dan ke-2 yang telah dipublikasikan pada bulan-bulan sebelumnya. Selama bulan Ramadhan 2026 ini, muncul keluhan masyarakat mengenai fenomena “Krisis Ojol” sebagai akibat sulitnya pengguna memperoleh layanan ojek online terutama menjelang waktu berbuka di Jakarta dan sekitarnya. Fenomena […]

FENOMENA ‘KRISIS OJOL’ DAN KEDUDUKAN PLATFORM DALAM EKONOMI DIGITAL
ANOTASI LOGIKA HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025
24 March 2026
Oleh PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO (Maret 2026) Artikel ini mengkaji logika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terkait pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah menerapkan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan welfare state dalam menilai konstitusionalitas norma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan […]

ANOTASI LOGIKA HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025