Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

‘CONSCIENTIOUS OBJECTION’ DI ERA DIGITAL: ANTARA HUKUM, MORALITAS, DAN KEKUASAAN ALGORITMIK
09 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Pada saat Amerika Serikat sedang terlibat perang dengan Vietnam, seorang petinju terkenal bernama Muhammad Ali (ketika itu secara legal masih bernama Cassius Marcellus Clay Jr.) menolak untuk menjalani wajib militer dan diterjunkan ke dalam perang tersebut. Ali mendasarkan penolakannya atas dasar keyakinan agama dan moral. Ia sempat dijatuhi hukuman pidana. Kasus […]

‘CONSCIENTIOUS OBJECTION’ DI ERA DIGITAL: ANTARA HUKUM, MORALITAS, DAN KEKUASAAN ALGORITMIK
YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM
03 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Judul tulisan ini sengaja dibuat sama dengan judul sebuah orasi yang disampaikan oleh Prof. Lie Oen Hoek tatkala beliau dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam ilmu “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia. Peristiwa itu tepatnya terjadi pada tanggal 19 September 1959. […]

YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM
DISKRESI KPK DAN PENGALIHAN TAHANAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
26 March 2026
Oleh PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO (April 2026) Publik dikejutkan oleh keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah tahanan negara (Rutan) menjadi tahanan rumah. Keputusan tersebut memicu polemik luas di ruang publik, bukan semata-mata karena aspek legalitasnya, melainkan karena persoalan transparansi, konsistensi, dan tata […]

DISKRESI KPK DAN PENGALIHAN TAHANAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA