BITCOIN DALAM REGULASI HUKUM DI INDONESIA
MENGAWAL PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016
PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI INDONESIA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
PENTINGNYA MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DESA
PERGESERAN KEWENANGAN TERKAIT PERKARA KONEKSITAS DI DALAM KUHAP
JURUSAN HUKUM BINUS MENDAPAT HIBAH PENELITIAN DARI PEMERINTAH TAIWAN
DIPERTANYAKAN, POSISI HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
REAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM BINUS
