PASAL 235 AYAT (5) KUHAP: ABSENNYA HAKIM KOMISARIAT MENJADI BEBAN TAMBAHAN BAGI PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN
HUMANIORA, HUMANITIES, AND DIGITAL HUMANITIES: A CONCEPTUAL CLARIFICATION
MAJU MUNDUR NASIB BADAN ARBITRASE DI INDONESIA
DRAF PERUBAHAN UU NO. 5 TAHUN 1999 DALAM DENGAR PENDAPAT DI DPR RI
CATATAN TERHADAP RUU PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
QUO VADIS UU CIPTA KERJA DI ERA GELOMBANG PHK?
SOSIALISASI PENGATURAN UU-ITE DALAM KUHP NASIONAL DAN KUHAP TAHUN 2026
CLAIMING IN THE SHADOW OF LEGAL PLURALISM
HUKUM DAN TEKNOLOGI – Bagian 1
