Loading
Loading...
Menu BINUS

Erna Ratnaningsih

DOSEN BUSINESS LAW BINUS BERI KETERANGAN AHLI DI MK TERKAIT PERMOHONAN HAK UJI MATERIL TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN PTUN

DOSEN BUSINESS LAW BINUS BERI KETERANGAN AHLI DI MK TERKAIT PERMOHONAN HAK UJI MATERIL TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN PTUN

KEHORMATAN PERSONAL DAN KEDUDUKAN INSTITUSIONAL DALAM DELIK PENGHINAAN: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 282/PUU-XXIII/2025 DAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025

KEHORMATAN PERSONAL DAN KEDUDUKAN INSTITUSIONAL DALAM DELIK PENGHINAAN: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 282/PUU-XXIII/2025 DAN NOMOR 275/PUU-XXIII/2025

BATU UJI KONSTITUSIONAL (TOETSINGSGROND) DAN KONSISTENSI PRESEDEN MAHKAMAH KONSTITUSI

BATU UJI KONSTITUSIONAL (TOETSINGSGROND) DAN KONSISTENSI PRESEDEN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM DALAM PERISTIWA PEMBOBOLAN SISTEM PUSAT TABULASI NASIONAL KPU

PERAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM DALAM PERISTIWA PEMBOBOLAN SISTEM PUSAT TABULASI NASIONAL KPU

PEMBIAYAAN PROGRAM MBG PASCA-PUTUSAN MK: MENJAGA PROGRAM PRIORITAS TANPA MENGURANGI HAK KONSTITUSIONAL ATAS PENDIDIKAN (BAGIAN KEDUA)

PEMBIAYAAN PROGRAM MBG PASCA-PUTUSAN MK: MENJAGA PROGRAM PRIORITAS TANPA MENGURANGI HAK KONSTITUSIONAL ATAS PENDIDIKAN (BAGIAN KEDUA)

PEMBIAYAAN PROGRAM MBG PASCA-PUTUSAN MK: MENJAGA PROGRAM PRIORITAS TANPA MENGURANGI HAK KONSTITUSIONAL ATAS PENDIDIKAN (BAGIAN PERTAMA)

PEMBIAYAAN PROGRAM MBG PASCA-PUTUSAN MK: MENJAGA PROGRAM PRIORITAS TANPA MENGURANGI HAK KONSTITUSIONAL ATAS PENDIDIKAN (BAGIAN PERTAMA)

PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP BAGASI TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HAM

PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP BAGASI TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HAM

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI DI PESANTREN (BAGIAN KEDUA)

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI DI PESANTREN (BAGIAN KEDUA)

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI DI PESANTREN (BAGIAN PERTAMA)

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI DI PESANTREN (BAGIAN PERTAMA)