KETERLIBATAN BINUS DALAM PENYUSUNAN BUKU PENANGANAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
MERAWAT WILAYAH PERBATASAN NEGARA DENGAN KESEJAHTERAAN
TAFSIR ATAS MAKNA “APARAT PENEGAK HUKUM”
PRATINJAU ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIVASI
LEGAL DOCTRINE DALAM PUTUSAN HAKIM SARPIN
KONSISTENSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN SMELTER DI INDONESIA
PAPARAN KONSEP “INTEGRITAS” KEPADA KOMISI YUDISIAL RI
DISKUSI PENELITI BINUS DAN TIM PENELITI LAINNYA DENGAN KOMISI YUDISIAL
