PASAL 235 AYAT (5) KUHAP: ABSENNYA HAKIM KOMISARIAT MENJADI BEBAN TAMBAHAN BAGI PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN
HUMANIORA, HUMANITIES, AND DIGITAL HUMANITIES: A CONCEPTUAL CLARIFICATION
MAJU MUNDUR NASIB BADAN ARBITRASE DI INDONESIA
CATATAN TERHADAP RUU PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
QUO VADIS UU CIPTA KERJA DI ERA GELOMBANG PHK?
CLAIMING IN THE SHADOW OF LEGAL PLURALISM
HUKUM DAN TEKNOLOGI – Bagian 1
DARI GAGAL BAYAR KE FRAUD: RISIKO DALAM FINTECH P2P LENDING
PUNYA TANAH BELUM BERSERTIPIKAT? PERHATIKAN KETENTUAN PP NO. 18 TAHUN 2021
