TANGGUNG JAWAB INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERSETUJUAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS ASEAN
SEPUTAR PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM
OBLIGASI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN
ETIMOLOGI “QANUN” DAN POSISINYA SEBAGAI SUMBER HUKUM
CITRA LEMBAGA DAN KUALITAS HAKIM AGUNG
ALTERNATIF “INSOLVENCY TEST” SEBAGAI MODEL PEMBUKTIAN PROSES KEPAILITAN
SEMIOTIKA HUKUM: TANDA-TANDA HUKUM
URGENSI PENGATURAN INSENTIF HAK ATAS TANAH BAGI INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN