PLURALISME HUKUM SEBAGAI TOPIK DALAM KULIAH SHIDARTA DI WARSAWA, POLANDIA

Pada tanggal 6 April 2018, di Fakultas Hukum Universitas Kozminski di Warsawa, Polandia, diselenggarkan kuliah dengan mendatangkan Shidarta, dosen sekaligus Ketua Jurusan Hukum Bisnis (Business Law) BINUS. Beliau datang ke sana atas undangan langsung dari Kozminski University.

Ada dua kuliah yang dibawakannya. Kuliah pertama tentang penemuan hukum, sedangkan kuliah kedua tentang problematika seputar pluralisme hukum di Indonesia. Baik pada kuliah pertama maupun kedua, terlihat antusiasme yang tinggi dari peserta, yang terdiri dari mahasiswa dan dosen di Kozminski University (Catatan: laporan untuk kuliah pertama telah diunggah dalam laman terpisah dengan tautan yang dicantumkan pada bagian akhir tulisan ini).

Khusus untuk sesi kuliah kedua, Shidarta memaparkan latar belakang historis Indonesia yang unik, yang pantas menempatkan Indonesia sebagai “land of pluralism” yang di satu sisi menghimpun kekayaan budaya, tetapi di sisi lain mendatangkan malapetaka bila tidak digarap dengan baik. Setelah Indonesia memasuki era demokrasi (pasca-keruntuhan Orde Baru) timbul tarik-menarik kepentingan dari banyak komponen masyarakat, terutama di kalangan elite politik, sehingga mereka mulai memakai isu-isu pluralisme ini untuk pragmatisme politik.

Kuliah yang diikusi oleh mahasiswa dan dosen ini juga mengundang rasa ingin tahu audiens, khususnya mengenai hukum-hukum adat, hak-hak pemeluk agama dan aliran kepercayaan, posisi para non-believers dalam sistem hukum Indonesia, sampai pada kasus sengketa lahan akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D. dari Jurusan Hubungan Internasional BINUS juga menyampaikan tambahan penjelasan berangkat dari riset yang sudah beliau lakukan mengenai dampak politik dan ekonomi dari investasi perkebunan kelapa sawit di Provinsi RIau, (***)

Tautan laporan untuk berita tentang kuliah pertama dari Shidarta di Kozminski University:

KULIAH SHIDARTA DI KOZMINSKI UNIVERSITY TENTANG PENEMUAN HUKUM