PENGUJIAN PASAL 284, 285, DAN 292 KUHP DI MAHKAMAH KONSTITUSI

CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PIDANA PASCA PUTUSAN MK 20/PUU-XIV/2016

PENYADAPAN DALAM REKAM JEJAK MAHKAMAH KONSTITUSI

POLEMIK UU ‘TAX AMNESTY’ DALAM IMPLEMENTASIANNYA

DOSEN HUKUM BINUS SEBAGAI AHLI “TAX AMNESTY” DI SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

WEWENANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO.93/PUU-X/2012

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

TIDAK MENDISTRIBUSIKAN FORMULIR C-6 MERUPAKAN KEGAGALAN KPU

KEMBALINYA HAK NEGARA DAN KESIAPAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA