TANGGUNG JAWAB BERSAMA (COLLECTIVE RESPONSILIBILITY) DALAM HUKUM PIDANA
MEMILIH BERBEDA, MENGAPA DISALAHKAN?
MENUJU PILPRES DAN PILEG YANG SEHAT
PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM UU ADMINDUK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
SEKILAS PERKEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA
MENANTI PELAKSANAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
DATA PRIBADI, DATA PRIVASI DAN KOMERSIALISASINYA
RATIO DECIDENDI DAN KAIDAH YURISPRUDENSI
TAFSIR ATAS DELIK PERTANAHAN (PASAL 167 DAN 385 KUHP)