“CAVEAT EMPTOR” DALAM GAYA HIDUP KONSUMTIF
Oleh SHIDARTA (Agustus 2014)
Gambar di atas diambil dari Jurnal National Geographic Indonesia, edisi Agustus 2014, yang mengangkat sebuah artikel berjudul “Mahalnya Limbah Pangan” tulisan Elizabeth Royte. Gambar ini mengilustrasikan bahan pangan yang terbuang sia-sia oleh rata-rata satu keluarga dengan dua anak di Amerika Serikat selama setahun. Kuantitasnya sama dengan 1,2 juta kalori.
Ilustrasi ini mengingatkan saya pada fim pendek yang sempat meraih penghargaan di the 56th Berlin International Film Festival, tahun 2006. Tema festival tahun itu adalah “Food, Taste, and Hunger”, dan seorang bernama Ferdinand Dimadura membuat film dengan judul “Chicken ala Carte” dengan mengambil setting di Filipina. Film ini masih bisa dinikmati melalui laman: http://www.youtube.com/watch?v=YJEJ4RxYTlY
Saya ingin kembali ke tulisan Royte. Ada banyak fakta menarik dari tulisan tersebut. Royte memulai artikelnya dari liputan tentang proses panen sampai pengemasan selada di Salinas Valley, sebuah wilayah penghasil sekitar 70 persen sayuran hijau di pasar Amerika Serikat. Ia melihat mulai dari proses di satu pabrik pengemasan selada ini saja sudah terlihat timbunan menggunung selada segar yang harus dibuang ke tempat pembuangan sampah, hanya misalnya karena salah potong, salah label, salah segel, dan seterusnya. “Siapapun bisa mengatakan bahwa timbunan ini–yang besarnya setara dengan dua ekor gajah Afrika–mencerminkan penyia-nyiaan besar-besaran, bahkan aksi kriminal.”
Royte membandingkan, antara negara industrialis seperti Amerika Serikat dan negara-negara Afrika dalam penyia-nyiaan ini. Secara umum, katanya, negara industrialis membuang lebih banyak bahan pangan di tingkat grosir dan konsumen dalam rantai pangan daripada negara berkembang. Menurut FAO, negara-negara industrialis membuang 670 juta metrik ton makanan setahun, nyaris setara dengan seluruh produksi pangan bersih di Afrika sub-Sahara.
Inilah memang gambaran keadilan di atas jagad raya ini. Di satu sisi ada kelimpahan dan kemubaziran, tetapi di sisi lain ada kelaparan yang berketerusan. Namun, topik keadilan pangan ini, kendati menarik untuk dibahas, tidak menjadi fokus dalam tulisan ini. Tulisan ini justru ingin mengarahkan ke diagnosis terkait penyebabnya dilihat dari optik perilaku konsumtif.
Gambaran penyia-nyiaan pangan pada awal tulisan di atas sekilas bisa menyesatkan kita bahwa di salah satu negara terkaya di dunia (Amerika Serikat) sekarang ini tidak ada lagi kelaparan. Pada jurnal edisi yang sama, Tracie McMillan membuat tulisan menarik tentang wajah baru kelaparan di Amerika Serikat. Gaya hidup ala orang Amerika telah membuat kondisi yang ironis, yaitu ternyata ada 48 juta orang yang menderita “kekurangan pangan”, dan lebih dari separuhnya justru berkulit putih dan tinggal di luar kawasan perkotaan. Istilah “kekurangan pangan” ini barangkali bisa menyesatkan karena terlihat secara fisik orang-orang yang disebut kekurangan pangan ini justru cenderung gemuk. Mereka memang makan pangan yang mengenyangkan, tetapi tidak bergizi sehingga menyebabkan obesitas. Mereka harus mengandalkan dapur-dapur umum untuk mendapat menu yang sedikit bergizi. Fenomena menarik, bahwa di Amerika saat ini ditemukan begitu banyak dapur umum digelar setiap hari untuk memberi makan 48 juta warganya yang kekurangan gizi kendati berbadan gemuk-gemuk.
Jika dicermati, gaya hidup konsumtif adalah biang dari segala persoalan ini. Amerika Serikat adalah negara yang menganjurkan rakyatnya untuk gemar berhutang. Semua bisa dibeli dengan menggesek kartu kredit. Akibatnya, 48 juta orang yang tergolong miskin ini harus berjibaku dengan hutang pada setiap akhir bulan. Minimnya lapangan pekerjaan dan upah yang tidak lagi memadai, praktis tidak lagi menyisakan tabungan bagi keluarga-keluarga tersebut. Biaya hidup yang mahal di kota akhirnya membuat mereka harus menyingkir ke wilayah di luar kota. Inilah Amerika Serikat pada abad ke-21.
Sudah menjadi tabiat dari bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menyalurkan dana yang mereka miliki ke kantong konsumen, tentu dengan iming-iming kemudahan pembayaran dan bunga “rendah”. Sayangnya, cara berbisnis demikian tidak disertai dengan pendidikan konsumen yang memadai. Negara seperti terjebak pada pola berbisnis yang di dalam hukum perlindungan konsumen dikenal dengan maksim “caveat emptor” (let the buyer beware). Konsekuensi hukum dari maksim ini adalah bahwa konsumen adalah pihak yang harus disalahkan apabila ia terjebak atau tertipu oleh pelaku usaha karena konsumen memang seharusnyalah berhati-hati. “Salah sendiri mengapa sampai bisa dibodohi!” demikian kira-kira pesan moralnya.
Doktrin “caveat emptor” saat ini sudah ditinggalkan dan hanya tersisa untuk model-model transaksi yang kasat mata, seperti lelang atau jual beli produk pangan yang sekali habis dipakai. Jika kita membeli mobil hasil sitaan bank, misalnya, kita wajib mencermati benar-benar kualitas mobil itu karena doktrin “caveat emptor” berlaku di sini. Hal yang sama juga berlaku saat kita berbelanja ikan atau sayuran di pasar. Namun, kondisinya berbeda jika kita berurusan dengan model transaksi yang lebih rumit, termasuk di dalamnya transaksi kredit di dunia perbankan. Sudah bukan rahasia umum bahwa para pebisnis di sektor perbankan sengaja merahasiakan cara perhitungan kredit mereka, sehingga konsumen kerap memiliki persepsi berbeda tentang kewajiban pembayaran mereka daripada apa yang senyatanya dijalankan oleh pihak perbankan.
Ada satu contoh sederhana. Pernah terjadi seorang konsumen perbankan mengeluh kepada penulis, bahwa tatkala ia bermaksud melunasi KPR-nya lebih awal daripada tenor utangnya, ia terkejut karena ternyata besaran utangnya masih sangat besar. Padahal ia sudah membayar secara teratur tiap bulan dengan bunga flat selamat 15 tahun untuk tenor selama 20 tahun. Ia baru tahu bahwa bank selama 15 tahun masa kreditnya, ternyata tidak banyak memotong utang pokoknya, melainkan justru pada komponen bunga. Hal-hal sederhana seperti ini seharusnya menjadi hak konsumen untuk diberikan pencerahan. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini secara umum sudah mengganti doktrin “caveat emptor” dengan “caveat venditor“. Dalam maksim terakhir ini, pelaku usahalah yang diwajibkan berhati-hati agar konsumen mereka tidak sampai tersesatkan apalagi tertipu. Lagi-lagi pemerintah harus menjadi regulator sekaligus pengawas pelaksanaannya di lapangan.
Gaya hidup konsumtif, apabila dianggap sebagai konsekuensi dari cara hidup masa kini, seharusnya diimbangi dengan upaya pemberian informasi yang memadai. Masyarakat harus diberi pencerahan tentang apa konsekuensi dari pilihan-pilihannya dalam berkonsumsi. “Tragedi” atau “ironi” yang dialami penduduk Amerika Serikat seperti terungkap di awal tulisan ini bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia. Mungkin bukan makanan yang kita sia-siakan, tetapi boleh jadi ia bisa berbentuk ponsel, baju, tas, sepatu, dan barang-barang konsumtif lainnya. Kita membeli sesuatu bukan lagi karena kita benar-benar butuh, melainkan karena kita bisa mendapatkannya secara mudah. Dengan berutang! (***)
