PENALARAN HUKUM UNTUK LITIGATOR

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 20-23 Mei 2014 mengadakan acara Pelatihan Tenaga Litigator Pengujian Peraturan Perundang-undangan Tingkat Lanjutan di Hotel Aryaduta, Lippo Karawaci, Tangerang. Pelatihan ini melibatkan Dr. Shidarta dari Business Law BINUS sebagai salah satu narasumber/fasilitator. Beliau diminta untuk membawakan topik berjudul “Penalaran Hukum dalam Penyusunan Keterangan Pemerintah”.

Menurut Dr. Shidarta, penalaran hukum untuk kaum litigator yang berada di pihak pemerintah harus menetapkan titik berdiri (standpoint) dengan pertama kali melihat dokumen-dokumen historis, seperti naskah akademik atau riwayat pembahasan peraturan itu saat dibahas di lembaga legislatif. Melalui naskah ini dapat diketahui terutama landasan filosofis dari keberadaan undang-undang itu, kondisi sosiologis yang menjadi konteks, serta kompleksitas yuridis yang menyertai kelahirannya. Berangkat dari titik berdiri ini, litigator dapat melihat kondisi kekiniannya, misalnya dengan melihat pandangan para ahli dan pendapat masyarakat di media massa. Mungkin saja sudah terjadi pergeseran di ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis antara kondisi pada saat undang-undang itu dirumuskan dan kondisi pada saat ditafsirkan sekarang. Melalui analisis ini dapat ditetapkan sikap pemerintah dalam merespons argumentasi para pemohon. Penalaran hukum memiliki peran penting dalam keseluruhan proses tersebut.

Dalam acara ini juga hadir pembicara antara lain dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Hakim Konstitusi Haryono) dan Prof. Dr. Thomas Schmitz dari Hanoi Law University (Zentrum fur Deutsches Recht, German Law Center) yang berlokasi di Hanoi, Vietnam. Acara yang didanai oleh Hanns Seidel Foundation (HSF) ini diikuti oleh peserta dari berbagai kementerian dalam pemerintahan saat ini. Dr. Ulrich Klingshirn sebagai Resident Representative HSF hadir dalam acara ini. Foto-foto di bawah menunjukkan sebagian suasana saat pelatihan.  (***)