INSTRUMEN HUKUM BAGI E-COMMERCE
Oleh Erni Herawati Belanja online saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan masyarakat terutama di perkotaan. Tidak adanya waktu luang untuk berbelanja kebutuhan di tempat perbela...
Business Law
People Innovation Excellence
Rubric of Faculty Members
FORMULASI EKONOMI KREATIF VERSI INDONESIA
Oleh Bambang Pratama (Februari 2017) Pendahuluan Secara yuridis historis landasan hukum dari industri kreatif dimulai dari Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, kemudian diikut...
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI PASCA REVISI UU J...
Oleh SITI YUNIARTI (Februari 2017) Konstruksi merupakan aktivitas yang tidak sederhana, bersifat multidisiplin serta dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Tak heran apabila sengketa konstruksi renta...
HUKUM PASAR MODAL DAN PENANAMAN MODAL, APA BEDANYA...
Oleh AGUS RIYANTO (Februari 2017) Dalam literatur, sering kali terjadi kesalahan dalam menuliskan terminologi Hukum Pasar Modal dengan Hukum Penanaman Modal. Dikatakan sebagai kesalahan karena mem...
ASAS KONSENSUALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF...
Oleh ABUDL RASYID (Februari 2017) Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama ‘asas konsensualisme’. Kata ‘konsensualisme’ berasal dari bahasa latin, ‘consensus’, yang berar...
POLRI DAN PERLINDUNGAN HAM
Oleh AHMAD SOFIAN (Februari 2017) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang didasarkan pada hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...
SIAPA SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA?
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Februari 2017) Berbicara mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun ...
PUTUSAN MK SERTA SOLUSI PERMASALAHAN PASAL 2 AYAT ...
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Februari 2017) Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembe...
SEKILAS PERIHAL HAK ANGKET DPR
Oleh SITI YUNIARTI (Februari 2017) Hak angket merupakan kewenangan Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) yang diberikan oleh UUD 1945, melalui Pasal 20A ayat (2) Amandemen Ke-2 UUD 1945, bersama dengan ...
SOCIAL MEDIA
Let’s relentlessly connected and get caught up each other.
Looking for tweets ...