Loading
Loading...
Menu BINUS

MENCARI LANDASAN ETIS DOSEN BERMEDIA SOSIAL

Oleh SHIDARTA (November 2026)

Tulisan ini dibuat di tengah keresahan sejumlah kalangan setelah seorang rekan kerja (kolega) dosen menghadapi “masalah” karena unggahannya di media sosial. Ini bukan kejadian yang pertama kali terjadi dan sangat mungkin akan terjadi kembali. Lagi dan lagi! Lalu, atas kejadian demikian, ada yang sempat bertanya kepada saya, seperti apa seharusnya dosen bermedia sosial? Di tengah kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimpa siapa saja, saya mencoba merefleksikan pertanyaan itu, tanpa berpretensi mampu menghadirkan jawabannya secara memuaskan.

Ada satu kejadian di tempat lain yang menarik untuk kita telusuri. Pada tahun 2020, Priyamvada Gopal, seorang akademisi di University of Cambridge, menulis di Twitter, “White lives don’t matter. As white lives.” Gopal menjelaskan bahwa cuitan itu merupakan kritik terhadap supremasi kulit putih. Sebagian pembaca menganggap pernyataan itu rasis. Muncul petisi yang meminta agar ia dipecat, dan Gopal juga menerima ancaman pembunuhan. Pihak universitas menegaskan hak akademisinya untuk menyampaikan pendapat yang sah, sekalipun kontroversial, dan mengecam serangan pribadi terhadap Gopal. Persoalan ini bertambah rumit ketika Daily Mail mengaitkan Gopal dengan beberapa cuitan palsu. Surat kabar itu kemudian membayar £25.000 dalam penyelesaian sengketa.

Nah, ketika sebuah unggahan dosen menuai kecaman, apa sebenarnya yang sedang kita nilai? Isi ucapannya, cara unggahan itu beredar, atau tanggung jawab yang melekat pada profesinya?

Pertanyaan ini menarik karena media sosial pada hakikatnya adalah sarana manusia, sebagai makhluk sosial, untuk saling berkomunikasi. Oleh karena sarana ini berbasis serambi digital (platform) dan internet, maka di situ ada medium teknologi yang sangat dahsyat jangkauannya. Sesuatu yang semula dipahami dalam satu percakapan dapat muncul di hadapan orang lain sebagai potongan kalimat atau tangkapan layar. Di situ pembacanya sudah berbeda, begitu juga konteks yang mereka miliki. Dalam kasus Gopal, yang beredar di tengah masyarakat mencakup cuitan yang benar-benar ia tulis, penafsiran orang atas cuitan itu, dan cuitan palsu yang kemudian dikaitkan dengannya.

Jadi, media sosial sebenarnya adalah sekadar sebuah teknologi, tetapi bukan teknologi sembarangan. Relasi antara manusia dan teknologi sudah banyak disoroti oleh para filsuf era kontemporer. Saya pernah menulis dua tulisan kecil tentang hal ini, antara lain dengan mengambil pendekatan Martin Heidegger dan Don Ihde (lihat tautan pada bagian referensi di akhir tulisan ini). Jika kita memakai gagasan Ihde tentang mediasi teknologi, kita dapat melihat bahwa teknologi ikut membentuk bagaimana suatu pesan hadir di hadapan orang lain. Orang yang mengunggah mungkin tahu kepada siapa ia mula-mula berbicara. Ia belum tentu tahu kepada siapa ucapannya akan sampai, bagian mana yang akan dikutip, dan bagaimana kutipan itu akan dipahami.

Untuk lebih mengerucut pada kebutuhan tulisan ini, kita dapat mulai dengan menyoroti siapa yang melakukan aktivitas bermedia sosial itu. Dia adalah dosen!

Siapa yang disebut dosen? Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana dengan guru? Undang-undang yang sama juga menyebut guru sebagai pendidik profesional. Dalam arti sama-sama mendidik dan mengajar, dosen menjalankan peran seorang guru. Pada dosen, undang-undang secara eksplisit melekatkan satu predikat lagi, yakni ilmuwan. Atas dasar kedua predikat itu, seorang dosen seakan memiliki tempat “istimewa” di mata masyarakat.

“Keistimewaan” ini membuat ucapan seorang dosen lebih mudah mendapat perhatian. Jika ia memperkenalkan diri sebagai ahli atau menggunakan gelar akademiknya untuk menguatkan suatu pendapat, orang mungkin memberi bobot lebih pada apa yang dikatakannya. Orang juga dapat berharap bahwa ia sudah memeriksa dasar keterangannya. Lalu, apakah harapan seperti itu dengan sendirinya menjadi kewajiban etik yang berlaku setiap kali seorang dosen bermedia sosial?

Salah satu rambu yang dapat kita lihat terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 7 ayat (1) melarang warga kampus, pimpinan perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma, baik di dalam maupun di luar kampus. Kata “kekerasan” di sini mencakup beberapa bentuk, antara lain kekerasan psikis dan perundungan. Ayat (3) menyatakan bahwa kekerasan dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Jadi, jika seorang dosen menggunakan media sosial untuk mempermalukan mahasiswa dalam konteks bimbingan, perbuatannya dapat diperiksa berdasarkan peraturan ini sepanjang unsur kekerasan yang bersangkutan terpenuhi.

Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Pasal 7 berbicara tentang kekerasan dalam pelaksanaan tridharma. Kedua, Pasal 1 angka 15 mendefinisikan korban sebagai warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami kekerasan. Lalu, bagaimana jika orang yang menjadi sasaran unggahan itu adalah seorang warga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi? Misalnya, seorang dosen terlibat perdebatan di media sosial mengenai suatu kebijakan publik, lalu menyerang pribadi lawan bicaranya. Di mana kita mencari rambu etiknya?

Tampaknya kita perlu kembali ke Pasal 60 Undang-Undang Guru dan Dosen. Di situ dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen antara lain berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dosen juga berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua kewajiban ini memberi landasan berpikir. Untuk menilai unggahan tertentu, kita masih perlu mengetahui apa yang diatur dalam kode etik yang berlaku bagi dosen tersebut. Pasal 26 Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 menetapkan standar minimum kode etik dalam pelaksanaan tridharma dan menentukan bahwa kode etik dosen pada perguruan tinggi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tulisan ini. Pertanyaan ini meminta kita mencermati: apa sebenarnya yang sedang kita nilai? Pertama-tama, yang kita nilai adalah isi ucapan yang sungguh-sungguh disampaikan oleh dosen itu. Dalam kasus Gopal, kita harus membaca cuitannya secara utuh, termasuk frasa “As white lives”, dan mempertimbangkan penjelasannya tentang apa yang ia kritik. Sesudah itu, barulah kita dapat memperdebatkan apakah pilihan katanya tepat untuk menyampaikan kritik tersebut.

Bagaimana dengan cara unggahan itu beredar? Peredarannya membantu kita memahami mengapa ucapan itu ditafsirkan dengan cara tertentu dan bagaimana dampaknya meluas. Ada bagian dari peredaran itu yang secara wajar dapat diperkirakan oleh orang yang mengunggah. Ada pula tindakan pihak lain, seperti menyebarkan cuitan palsu dengan mengatasnamakan Gopal. Dalam menilai tanggung jawabnya, kita perlu mengetahui sampai di mana ia ikut membentuk apa yang beredar dan bagian mana yang timbul dari tindakan orang lain.

Kapan semua ini menjadi persoalan etika profesi? Di situlah kita perlu bertanya lagi, dalam kapasitas apa ia berbicara dan kewajiban etik apa yang berlaku baginya sebagai dosen? Jika ia menggunakan keahliannya untuk membuat suatu klaim lebih dipercaya, sewajarnya publik meminta dasar klaim itu. Jika perguruan tinggi hendak menyatakan bahwa ia melanggar kode etik, perguruan tinggi perlu menunjukkan ketentuan yang berlaku dan menjelaskan bagaimana isi serta konteks unggahan itu memenuhi ketentuan tersebut. Banyaknya kecaman dapat menjelaskan mengapa perhatian publik tertuju pada suatu unggahan. Penilaian etik tetap memerlukan alasan yang dapat diperiksa.

Di sinilah akhirnya kita merasakan pentingnya rumusan etis bermedia sosial mulai diperkenalkan dan disosialisasikan di perguruan tinggi. Saya ingin merujuk pada apa yang sudah dilakukan di salah satu universitas di Jakarta dalam membuat panduan etik bagi para dosennya. Pasal 12 Pedoman Kode Etik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2025 berbicara tentang etika dosen terhadap masyarakat. Di situ dinyatakan bahwa dosen wajib menjaga etika komunikasi publik, termasuk di media massa dan media sosial. Dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, dosen juga diharuskan mengedepankan data dan argumentasi ilmiah serta menjauhi ujaran kebencian dan disinformasi. Bahkan, menurut Pasal 36, setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dengan menyertakan bukti yang relevan. Di sini kita melihat bagaimana sebuah perguruan tinggi dapat menempatkan cara dosen bermedia sosial dalam lingkup tanggung jawab etiknya terhadap masyarakat umum.

Jika harus dirumuskan secara sederhana, menurut saya, seorang dosen yang berbicara sebagai ilmuwan sewajarnya menunjukkan dasar klaimnya, membedakan data dari tafsirnya, dan bersedia mengoreksi kekeliruan. Bagaimana jika ia sedang menceritakan pengalaman pribadi atau mengkritik suatu kebijakan? Ia tetap mempunyai kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kritiknya boleh tajam dan boleh membuat orang yang dikritik merasa tidak nyaman. Dalam menyampaikannya, ia tetap perlu menghormati martabat orang lain dan menghindari penghinaan, ujaran kebencian, atau hasutan untuk memusuhi seseorang atau suatu kelompok. Ia juga tidak boleh memberi kesan ketidakpekaan terhadap warga/kelompok masyarakat yang tergolong rentan, termasuk anak-anak.

Rumusan etis seperti di atas, saya sadari, sebenarnya tidaklah terlihat istimewa karena ketentuan demikian dapat disematkan kepada siapa pun dalam bermedia sosial. “Keistimewaannya”, sekali lagi, terletak pada ekspektasi masyarakat terhadap predikat pendidik profesional dan ilmuwan yang disandang seorang dosen. Jika predikat itu membuat orang lebih mudah mempercayai ucapannya, sudah sepantasnya ia lebih cermat dalam menyampaikan apa yang ia ketahui, apa yang masih ia ragukan, dan apa yang merupakan pendapat pribadinya. (***)

 

REFERENSI:

 


Tinggalkan Komentar

Komentar Anda akan ditampilkan setelah melalui proses moderasi.