Mahkamah Konstitusi secara resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang diajukan oleh para pemohon dalam Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026. Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Rabu (29/10/2026) ini memangkas batas waktu berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tenggat waktu permohonan eksekusi putusan pengadilan.
Dalam pertimbangannya, MK mengamini pandangan yang disampaikan oleh Dr. Erna Ratnaningsih, pengajar hukum yang juga bagian dari sivitas akademika Business Law BINUS, yang hadir memberikan keterangan sebagai Ahli bagi Pemohon.
Sebelumnya, dalam persidangan, Dr. Erna menilai bahwa ketentuan masa tunggu penegakan hukum yang lama, yakni 60 hingga 90 hari kerja, menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan dan merugikan pihak yang memenangkan perkara. Menurutnya, penundaan tersebut berpotensi melahirkan kerugian berlapis bagi pencari keadilan, mulai dari hilangnya penghasilan, berkurangnya masa jabatan, hingga rusaknya reputasi profesional.
Melalui putusan progresif ini, MK mengakomodasi substansi tersebut dengan mengubah ketentuan Pasal 116 ayat (2) UU PTUN:
- Masa berlaku KTUN setelah putusan inkrah dipangkas dari sebelumnya 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja.
-
Batas waktu pengajuan permohonan perintah eksekusi kepada ketua pengadilan dipangkas dari sebelumnya 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja.
Kemenangan konstitusional ini memperkuat perlindungan hak-hak pencari keadilan agar putusan peradilan administrasi dapat segera dieksekusi secara efektif tanpa terhalang prosedur administratif yang terlalu panjang. (***)

