Jakarta, 04 Juni 2026, dosen Business Law BINUS University, Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.A., menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik bertema “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan”. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pemerhati kebijakan publik untuk mendiskusikan implikasi pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan nasional, dan relasi sipil-militer di Indonesia.
Dalam paparannya, Zaki menyoroti semakin luasnya keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil, termasuk pembangunan dan ketahanan pangan. Menurutnya, perlu dilakukan kajian yang cermat terhadap arah kebijakan tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ia menilai bahwa penguatan kapasitas institusi sipil tetap menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
Diskusi juga membahas berbagai respons masyarakat terhadap rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah daerah. Para peserta menelaah aspek hukum, kebijakan publik, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif mengenai keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dan penguatan institusi sipil.
Sebagai akademisi di bidang hukum, Zaki menekankan pentingnya pengambilan kebijakan yang berbasis pada prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan relasi sipil-militer perlu dikaji secara terbuka agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia. (***)
