PENTINGNYA PERAN NEGARA DALAM MENGATUR PORNOGRAFI DI INTERNET

Oleh BAMBANG PRATAMA (Mei 2016)

Tingginya kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak, remaja dan orang dewasa saat ini berada pada tahap memprihatinkan. Celakanya, kejahatan itu dipicu oleh maraknya pornografi, khususnya melalui media Internet. Di lain pihak, pemerintah berusaha menggenjot tumbuhnya industri digital dengan program 1000 startup digital (usaha digital baru) dan program-program lainnya. Ini menunjukkan bahwa Internet tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  tetapi memiliki juga efek negatif.

Jika diidentifikasikan mungkin saja dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan Internet bisa seimbang. Tetapi, khusus dalam konteks Indonesia, bisa jadi dampak buruknya lebih tinggi dibandingkan dengan dampak positifnya. Meski pendapat tersebut terbuka untuk diperdebatkan, tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya peran negara dalam mengatur arus informasi di Internet.

Sayangnya, respon negara dalam menghadapi era teknologi informasi tidak terlihat jelas arah kebijakannya. Beberapa waktu lalu, isu Internet yang muncul adalah pemesanan transportasi secara online. Dalam kasus ini, pemerintah masih bingung dalam bersikap apakah perlu dilarang atau tidak. Setelah itu, muncul kasus perkosaan yang dilatarbelakangi maraknya pornografi. Meski situs pornografi tidak disorot langsung oleh media, tetapi saluran pornografi yang memiliki jangkauan paling luas adalah melalui media Internet.

Baru-baru ini, di Utah AS menetapkan aturan larangan pornografi. Kebijakan itu dilatarbelakangi maraknya pornografi yang sudah berada pada taraf candu (addict). Selain di negara bagian AS, baru-baru ini presiden Barrack Obama juga menyerukan kebijakan anti pornografi. Hal ini menjadi menarik, karena pornografi di negara barat juga merupakan masalah hukum. Meski terdapat perbedaan budaya antara Indonesia dan America, tetapi dalam hal cyber pornography masalah yang dihadapi kedua negara tersebut adalah sama. Jika di pandang secara lebih luas, ini berarti bahwa isu pornografi bukan lagi isu nasional, tetapi boleh jadi isu global. Hal ini cukup beralasan mengingat pornografi adalah industri bisnis yang beroperasi secara global.

Hingga saat ini, rasanya pemerintah masih belum mengambil langkah konkret dalam hal pengaturan Internet. Padahal, isu-isu yang disebutkan di atas hanyalah domino efek dari Internet. Manuel castel mengingatkan bahwa Internet dapat merusak identitas seseorang. Rusaknya identitas ini jika di akumulasikan tentunya dapat merusak identitas bangsa Indonesia.

Saya berpendapat bahwa pemerintah harus berani dan tegas mengatur arus bebas Informasi Internet diantaranya dengan menyaring informasi yang masuk. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk membatasi arus bebas informasi. Setidak-tidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur apapun yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal konten Internet, maka objek yang perlu diatur oleh negara adalah informasi;
2. Negara memiliki kedaulatan untuk menjalankan hukumnya dengan cara melakukan sensor informasi di Internet tanpa dapat dikatakan mencederai hak-hak individu;
3. ISP (Internet service provider) harus tunduk pada aturan hukum Indonesia karena ia beroperasi menyediakan layanan akses Internet di Indonesia.

Ada beberapa contoh negara yang berani melakukan pemblokiran misalnya Iran, Korea Selatan, China. Dalam literatur hukum siber dikatakan bahwa Yahoo adalah adalah salah satu perusahaan informasi pendukung kebebasan berekspresi di AS, tetapi ketika Yahoo beroperasi di China, tunduk dengan kebijakan China dalam memblokir informasi tentang demokrasi. Ini berarti negara memiliki kedaulatan penuh di wilayahnya dalam menerapkan aturan.

Saat ini pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam tentang arus informasi Internet dan pemanfaatan Internet. Selain itu, daftar prioritas yang realistis juga perlu dibuat, sehingga tidak terlalu berat untuk dicapai, tidak hanya mengedepankan aspek bisnis semata. Dalam hal mengatur dunia Internet, memang memerlukan bantuan teknis komputer agar programer komputer tidak lebih berkuasa karena semata-mata lebih efektif dalam mengantur interaksi antara manusia dengan mesin dibandingkan dengan pembuat undang-undang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Lessig, 1999.

Pembenahan aspek digital memiliki urgensi yang tinggi, karena saat ini penggunaan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) mencakup Internet sudah mengglobal. Artinya TIK dalam peradaban modern ini sudah diterima oleh masyarakat global, dan juga dijadikan sebagai kehidupan kedua manusia pengguna Internet. Dengan mengatur dunia Internet secara tepat sasaran maka TIK dapat menjadi sarana pembangunan dan pornografi tentunya dapat dihindari dengan demikian maka bentuk-bentuk kejahatan seksual yang menjadi ekses dari pornografi dapat dihindari pula. Oleh sebab itu, paradigma yang perlu dibangun dalam rangka pengaturan pornografi melalui media Internet adalah memandang TIK sebagai objek hukum baru yang perlu diatur, bukan sebagai guru yang merekayasa masyarakat dengan alasan kebutuhan masyarkat.

Sebagai penutup, fenomena dunia Internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini yang majadi isu hukum yang menarik untuk dibahas, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan begitu cepat dan dasyat seperti misalnya fenomena Ojek Online. Tingginya dampak yang ditimbulkan oleh Internet tidak terlepas dari sebarannya yang begitu cepat dan luas dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Oleh sebab itu pengaturan Internet yang mampu mengantisipasi masalah pornografi memiliki urgensi tinggi.(***)