KERJASAMA DAGANG INDONESIA-INGGRIS PASCA-BREXIT
Oleh REZA ZAKI (Juni 2017)
Setelah Inggris talak tiga dengan Uni Eropa (UE) pada 2016 silam, tatkala Inggris usai melakukan referendum yang menghasilkan 52 persen memilih untuk berpisah sementara 48 persen memilih untuk tetap bersama dengan UE (bbc, 2016). Hasil yang mengejutkan publik dunia ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi, tidak hanya pada masa depan politik Inggris, namun juga masa depan sikap Inggris dalam komunitas perdagangan regional dan global.
Pasca Brexit, Inggris tentu saja berstatus available yang artinya tidak condong ke dalam salah satu komunitas ekonomi tertentu. Kekuatan ekonomi Inggris tetap kuat walaupun secara de jure sudah tidak lagi menjadi bagian dari EU. Itu pula yang menjadi salah satu alasan kuat Inggris harus melepas UE yang sudah selama 43 tahun menjalin kasih. Inggris merupakan negara pertama di UE dari 28 negara anggota yang keluar dari pasar tunggal ekonomi ini. Kebisingan UE yang dirundung krisis ekonomi oleh sebagian negara-negara seperti Yunani, Italia, Spanyol, dan lain-lain membuat Inggris meragukan masa depan UE.
Sementara di benua lain sudah mulai bermunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru di Asia dan Afrika. Bahkan Goldman Sachs memprediksi bahwa pada tahun 2030 poros ekonomi dunia sebagian besar akan dihuni oleh Negara-negara dari benua Asia dan Afrika (Zaki, 2017). Status Inggris yang keluar dari UE tentu saja memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan perjanjian perdagangan yang dilakukan secara regional. Bagaimana keabsahan perjanjian perdagangan yang dilakukan secara bilateral dan multilateral?
Tentu saja dalam konteks perdagangan bilateral dan multilateral, Inggris tidak akan menemukan kendala karena tidak mewakili UE. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa mitra dagang baik bilateral, regional, maupun multilateral seringkali sama. Dengan demikian, Inggris perlu cermat menentukan dan mengevaluasi kembali isi perjanjian dari masing-masing subjek hukum perdagangan tersebut.
Inggris masih memiliki waktu 2 tahun untuk mempersiapkan sejumlah perjanjian perdagangan baru sampai pada tahun 2019 secara resmi Inggris akan keluar dari UE. Salah satu bentuk kerjasama yang dipertimbangkan pemerintah Inggris adalah Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas. Sementara itu, Inggris juga sudah mengintai salah satu mitra dagang regional yakni dengan ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara dianggap sebagai masa depan ekonomi dunia yang akan menggantikan posisi UE yang dianggap merupakan pasar tunggal yang cukup tangguh.
Sejak tahun 1978, ASEAN membentuk ASEAN London Committee yang beranggotakan seluruh perwakilan negara-negara ASEAN di London. Komite ini merupakan bagian dari ASEAN Committee in Third Countries and International Organizations (ACTCs) yang tersebar di 50 negara. Komite ini diharapkan dapat diperkuat kembali dalam meningkatkan kerjasama pada bidang bisnis dan perdagangan antara Inggris dan ASEAN.
Disamping itu, Indonesia juga memiliki proyeksi kerjasama yang lebih strategis dengan Inggris yang tidak hanya berkutat pada sektor keuangan, namun juga perdagangan. Proyek-proyek infrastruktur juga menjadi salah satu sasaran pemerintah Indonesia jika kelak dapat menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan Inggris pasca-Brexit. Volume perdagangan yang cukup besar yang dimiliki Indonesia juga akan menjadi daya tarik Inggris dalam menjalin kerjasama perdagangan bilateral dengan pemerintah Indonesia. (***)
