Sebuah benda/barang hasil berkreasi atau mencipta, sebenarnya dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin pencipta atau pembuat benda itu sendiri, serta benda hasil ciptaan tersebut. Seseorang yang membuat benda atau berkreasi mempunyai sebuah hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Artinya, seseorang akan dikenakan sanksi hukum apabila, mencontek, meniru, memperbanyak atau mengumumkan sebuah benda/barang yang bukan hasil ciptaaannya/kreasinya dan bukan pula pemegang atas hak cipta barang/benda tersebut. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.

Di dalam Perundang-undangan tentang hak cipta, sebenarnya terdapat hal-hal yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, semisal menggunakan sesuatu benda atau barang hasil suatu kreasi baik seluruhnya maupun sebagian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, pembelaan di pengadilan, atau lainnya, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Dan yang paling utama adalah penggunaan ini bukan untuk kepentingan komersial.

Penggunaan kata “hanya untuk kalangan sendiri” tidak dapat menghapus palanggaran hak cipta. Jadi, konklusinya adalah penggunaan tersebut untuk hal yang bersifat komersial dan tidak merugikan penciptanya. Seandainya digunakan bersifat komersial dan merugikan penciptanya, tentunya ini merupakan pelanggaran hak cipta sehiingga dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Apabila suatu benda/barang telah dilindungi oleh undang-undang (dalam hal ini telah didaftarkan), maka penciptanya atau pemegang hak cipta dapat menuntut secara pidana ataupun menggugat perdata apabila tidak ada ijin untuk menghilangkan nama pencipta atau label yang dicantumkan pada benda/barang tersebut.

Akan lebih baik perijinan dengan menggunakan surat secara tertulis (perjanjian). Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari penerima ijin tersebut. Namun jikalau dianggap telah mencukupi, dan kedua belah pihak telah sepakat, sah-sah saja, karena hal ini merupakan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan efektif.