Selamat pagi,

Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelce dar Kota Sorong, Papua Barat Saya ingin menceritakan sedikit tentang kasus yang dialami oleh ibu saya sesuai pasal yang disangkakan, yakni pasal 372 KUHP dan pasal 167 ayat (1) KUHP.

Ada sebuh tanah dan bangunan yang merupakan satu-satunya warisan dari orang tua yang dibangun dari tahun 1968 sampai dengan sekarang ini tahun 2018 rumah dan tanah itu masih berdiri kokoh. Dari hasil perkawinan antara nenek dan kakek saya, dikaruniai  8 orang anak. Kemudian pada tahun 1996 nenek dari ibu saya terserang stroke, lalu kemudian yang merawat nenek saya adalah ibu saya sendiri beserta kami anak-anaknya dan ayah saya. Sedangkan selain ibu saya, nenek saya ini memiliki 6 orang anak yang masih hidup.

Pada tahun 2003, kakak laki-laki dari ibu saya membuat Sertipikat Hak Milik tanah dan bangunan tersebut dengan atas namanya sendiri tanpa berkordinasi atau diwasiatkan memiliki rumah dan tanah tersebut. bukti yang kami temukan adalah paman saya itu ternyata memalsukan tanda tangan para ahli waris yang lain yang adalah saudara kandungan sendiri untuk membuat Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut atas namanya sendiri. Dan kemudian paman saya itu memberikan Sertipikat tersebut kepada ibu saya untuk disimpan.

Kemudian pada bulan Desember tahun lalu, paman saya membuat LP dengan pasal PIDANA tentang penggelapan dan penyerobotan. Sedangkan ibu saya tinggal di rumah itu dari kecil dan sempat merawat nenek saya yang jatuh sakit akibat stroke berat dari tahun 1996 sampai 2006. Dan sampai sekarang ini kami masih menempati rumah tersebut.

Sekarang ibu saya lagi ditahan oleh pengadilan dan sudah 32 hari dititipkan di Lapas Kota Sorong. Saya dan saudara saya sudah mengajukan pengalihan penahanan, kurang lebih 16 hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan atau syarat dari PN. Ibu saya sempat menjalani perawatan dan rawat inap karena sakit.

Tolong berikan pencerahannya mengenai langkah-langkah hukum apa yang harus kami jalani dalam menghadapi pasal tesebut diatas yang didakwakan kepada ibu saya dan bagaimana caranya untuk mendapatkan pengalihan penahanaan atas ibu saya?

Bukti yang kami pegang adalah :

1. Semenjak kakek saya meninggal, ibu saya yang membayar PBB atas tanah dan bangunan tersebut hingga sekarang ini. dan sempat beberapa tahun, PBB atas tanah dan bangunan tersebut atas nama ibu saya.
2. Bukti pembayaran rekening listrik;
3. bukti lain berupa Sertipikat Tanah Hak Milik asli yang atas nama paman saya;
4. Bukti Pemalsuan surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh yang namanya tertera disertipikat tersebut;
5. Bukti Surat dari dua orang saudari dari ibu saya mengirim Surat ke BPN Kota Sorong, tertanggal 12 Februari 2018 untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan tersebut.

Terima kasih.

Sepupu saya (Z), diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kami sekeluarga mengakui memang dia adalah pemakai narkoba. Tapi, menjadi pengedar rasanya tak terbayang. Namun, perkara ini terlanjur diputus di Pengadilan Negeri (PN) dimana sepupu saya divonis penjara selama 6 tahun penjara. Meski tak terima kami sekeluarga hanya bisa pasrah dan tidak mengajukan upaya hukum banding karena takut hukumannya lebih tinggi. Tak disangka, bulan September lalu, seorang temannya mau memberikan saksi baru dan bukti baru untuk meringankan hukuman sepupu saya. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan?