Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

PERAN AMICUS CURIAE PASCA KUHAP 2025
03 March 2026
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Maret 2026) Pada persidangan atas nama terdakwa Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar tanggal 2 Maret 2026, 19 akademisi dan praktisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerahkan Amicus Curiae kepada majelis hakim. Menurut Ketua Presidium CALS, Bivitri Susanti akademisi dan praktisi memiliki dasar moral untuk […]

PERAN AMICUS CURIAE PASCA KUHAP 2025
BELAJAR DARI ZARYA OF THE DAWN: TANTANGAN SISTEM HAK CIPTA DI ERA AI
03 March 2026
Oleh PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO (Maret 2026) Pendahuluan Di masa lalu, kita mengenal komik sebagai hasil imajinasi seorang ilustrator yang duduk berjam-jam di depan meja gambar. Setiap garis, warna, dan dialog lahir dari keputusan kreatif manusia. Kini, dengan beberapa baris perintah (prompt), kecerdasan buatan mampu menghasilkan ilustrasi yang tampak seolah dibuat oleh tangan profesional. […]

BELAJAR DARI ZARYA OF THE DAWN: TANTANGAN SISTEM HAK CIPTA DI ERA AI
KLARIFIKASI KONSEPTUAL TERHADAP BADAN HUKUM
01 March 2026
Oleh SHIDARTA (Maret 2026) Bagi pembelajar hukum perdata, kriteria tentang badan hukum dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini ada di bawah judul Buku III Bab IX, yaitu “Van zedelijke ligchamen [ejaan baru ditulis lichaam]”. Secara harfiah, judul itu bermakna “tentang badan-badan imaterial (badan-badan nonfisik)”. Pemaknaan ini karena badan-badan itu […]

KLARIFIKASI KONSEPTUAL TERHADAP BADAN HUKUM