Business Law

ABOUT BUSINESS LAW

Law is one of the most apparent pillar of a cultured and civilized society. Therefore, apart from abiding the law, to understand law is a must. This is why Bina Nusantara University chooses to open a program in law. Business Law is selected as the main study for the program. It is expected that the program would create graduates that are technically competent in practicing principles of Business Law in its utmost integrity. Integrity in education is one of the highest value.

THE GLOBAL CORPORATE RESPONSIBILITY MECHANISM
22 April 2026
Oleh: STIJN CORNELIS VAN HUIS (April 2026) Introduction Since the 1990s multinational corporations (MNCs) have increasingly joined Global Corporate Responsibility (GCR) frameworks as global awareness of sustainable production has risen and stakeholders demand products made in socially and environmentally responsible ways [1] [2] [3]. This “eco‑awakening” spans high-, middle- and lower‑income countries [4]. GCR denotes […]

THE GLOBAL CORPORATE RESPONSIBILITY MECHANISM
SOAL DAN PANDUAN JAWABAN UTS HUKUM PERDATA (2026)
22 April 2026
Oleh SHIDARTA (April 2026) Deskripsi kasus 1: Pada tanggal 10 Januari 2025 Arman Batubara (berusia 18 tahun 6 bulan) memutuskan untuk melamar pacarnya yang saat itu edang kuliah di Bandung, bernama Rian Yasmin (berusia 18 tahun, 4 bulan). Sejak masih sekolh di SMA, Arman sudah bekerja sebagai karyawan di sebuah dealer sepeda motor milik pamannya […]

SOAL DAN PANDUAN JAWABAN UTS HUKUM PERDATA (2026)
POTENSI ‘POLICY CORRUPTION’ DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
16 April 2026
Oleh PAULUS ALUK FAJAR DWI SANTO (April 2026) Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar. Dalam perkembangan terbaru, bentuk korupsi dalam pengadaan tidak lagi hanya terjadi pada tahap pelaksanaan tender, tetapi juga bergeser ke tahap perumusan kebijakan. Fenomena ini […]

POTENSI ‘POLICY CORRUPTION’ DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH