Oleh SHIDARTA (Oktober 2022)

Tulisan ini dibuat sebagai materi pembuka dalam wacana tentang etika secara umum. Ada sejumlah hal mendasar dalam diskurus tersebut yang penting untuk dipahami sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan tentang problematika etika, baik dalam ranah deskriptif maupun normatif. Hal-hal konseptual tentang etika ini dapat digolongkan sebagai materi pembahasan metaetika. Pertama-tama, perkenalan kita dapat dimulai dari definisi etika sebagai filsafat moral.  Lalu kita masuk ke pembahasan tentang moralitas sebagai kebaikan manusia sebagai manusia. Etika menjawab perenungan tentang moralitas itu, yakni memberi alasan-alasan yang rasional terkait pilihan moralitas yang diambil terhadap suatu fenomena. Biasanya etika baru hadir ketika manusia menghadapi dilema moral. Selanjutnya, kita dapat menyinggung tentang sejumlah pendekatan etika, yaitu etika deontologis dan etika teleologis. Kita dapat memahami kesulitan untuk menentukan sikap berkenaan dengan dua pendekatan tersebut, sehingga kita perlu memahami etika situasi.

Etika, dalam tradisi filsafat, lazim dipahami sebagai refleksi rasional mengenai moralitas. Ia bukan sekadar kumpulan aturan praktis tentang baik dan buruk, melainkan suatu disiplin yang berupaya menjelaskan, membenarkan, dan mengkritisi dasar-dasar penilaian moral. Dalam pengertian klasik, filsuf di era Yunani Kuno bernama Aristoteles memandang etika sebagai pencarian tentang the good life, yakni kehidupan yang mencapai eudaimonia (kebahagiaan yang bermakna) melalui pembentukan karakter yang baik. Sementara itu, Immanuel Kant mendefinisikan etika sebagai bidang yang berkaitan dengan kewajiban moral yang bersifat universal, yang dapat dirumuskan melalui rasio praktis, terutama dalam bentuk imperatif kategoris. Di sisi lain, ada John Stuart Mill yang memahami etika sebagai kajian tentang tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa etika selalu berangkat dari pertanyaan fundamental, yakni bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya?

Di atas kita sudah menjumpai kata “moral” yang mengacu kepada isi atau aturan tentang apa yang baik dan buruk. Ada satu terminologi yang jauh lebih kompleks, yakni moralitas. Istilah ini mengacu pada sifat atau kualitas keseluruhan (bagaimana seseorang menjadi baik sebagai manusia). Saya ingin mengulangi, bahwa moralitas merujuk pada kualitas kebaikan manusia sebagai manusia. Ia tidak semata-mata diukur dari status sosial, profesi, atau atribut tertentu, melainkan dari keseluruhan eksistensi manusia sebagai makhluk rasional dan sosial. Seorang hakim, misalnya, tidak dapat dinilai bermoral hanya karena ia mematuhi prosedur hukum; demikian pula seorang profesional teknologi tidak dapat dianggap bermoral hanya karena menghasilkan sistem yang efisien. Moralitas mencakup integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam keseluruhan tindakan manusia. Secara eksplisit, kita dapat menyatakan anda dapat saja menjadi seorang dosen atau atasan yang baik, namun belum tentu anda adalah seorang “manusia” yang baik! Oleh karena sifatnya yang menyeluruh ini, moralitas tidak mudah diukur secara kuantitatif. Ia tidak tunduk pada indikator tunggal. Sebaliknya, ia menuntut penilaian yang kontekstual dan reflektif. Dalam hal ini, etika hadir sebagai upaya rasional untuk memahami dan menjustifikasi pilihan moral yang diambil. Etika tidak sekadar mendeskripsikan apa yang dianggap baik oleh masyarakat, tetapi berusaha menjawab mengapa sesuatu itu baik. Ia memberikan alasan-alasan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Biasanya, etika menjadi relevan ketika manusia menghadapi dilema moral, yakni situasi tatkala dua atau lebih nilai moral tampak saling bertentangan. Dalam konteks hukum, dilema ini sering muncul, misalnya antara kepastian hukum dan keadilan substantif, atau antara privasi individu dan kepentingan publik. Dalam situasi seperti ini, etika berfungsi sebagai alat refleksi yang membantu manusia memilih tindakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Orang biasanya tidak akan memusingkan persoalan etika sebelum datang padanya situasi dilematis dalam memilih sikap atau melakukan suatu perbuatan.

Dalam tradisi filsafat moral, terdapat dua pendekatan besar yang sering digunakan untuk menganalisis dilema moral, yaitu etika deontologis dan etika teleologis. Etika deontologis, yang secara klasik diasosiasikan dengan pemikiran Immanuel Kant, menekankan bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban atau aturan yang mendasarinya, bukan oleh akibatnya. Dalam pendekatan ini, suatu tindakan dianggap benar jika ia sesuai dengan prinsip moral yang bersifat universal. Misalnya, larangan untuk berbohong dianggap berlaku tanpa pengecualian, karena berbohong tidak dapat dijadikan hukum universal tanpa menimbulkan kontradiksi. Alasan untuk menyatakan berbohong itu buruk bersifat mutlak (imperatif kategoris), dalam arti tidak digantungkan pada syarat apapun. Sebaliknya, etika teleologis menilai moralitas berdasarkan tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Pendekatan ini menemukan ekspresi paling sistematis dalam utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan disempurnakan oleh John Stuart Mill. Dalam kerangka utilitarianisme, tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Di sini, penilaian etis digantungkan pada syarat tertentu, yakni hasil yang memberi manfaat atau kebahagiaan tersebut!

Utilitarianisme sendiri berkembang dalam dua varian utama, yaitu act utilitarianism dan rule utilitarianism. Act utilitarianism menilai setiap tindakan secara individual berdasarkan konsekuensinya. Dalam pendekatan ini, tidak ada aturan moral yang absolut; setiap situasi harus dinilai secara independen untuk menentukan tindakan yang paling menghasilkan manfaat. Sebaliknya, rule utilitarianism menekankan pentingnya aturan umum yang, jika diikuti secara konsisten, akan menghasilkan manfaat terbesar dalam jangka panjang. Dengan demikian, rule utilitarianism mencoba menggabungkan fleksibilitas teleologis dengan stabilitas normatif yang biasanya diasosiasikan dengan deontologi. Apabila diperjelas, maka perbedaannya adalah bahwa utilitarianisme tindakan menekankan pada hasilnya, misalnya memang menyelamatkan banyak orang, sehingga tindakan itu boleh dilakukan. Pada utilitarianisme aturan, prinsipnya adalah memastikan dampak keberlakuan suatu aturan, apakah ia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika sebaliknya, maka tindakan tidak boleh dilakukan.

Ketegangan antara deontologi dan teleologi sering kali menimbulkan kesulitan dalam praktik. Deontologi dapat terlihat terlalu kaku, karena mengabaikan konsekuensi nyata dari suatu tindakan. Sebaliknya, teleologi dapat dianggap terlalu fleksibel, bahkan berpotensi membenarkan tindakan yang secara intuitif tidak bermoral, selama menghasilkan manfaat yang lebih besar. Untuk mengatasi dilema ini, muncul pendekatan yang dikenal sebagai etika situasi, yang sering dikaitkan dengan pemikiran Joseph Fletcher. Etika situasi berusaha menjadi jalan tengah dengan menekankan bahwa tidak ada aturan moral yang absolut. Dalam pendekatan ini, keputusan moral harus mempertimbangkan konteks konkret dari suatu situasi, termasuk relasi antarindividu dan dampak praktis dari tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika situasi tidak sepenuhnya menolak aturan, tetapi juga tidak terikat secara kaku pada aturan tersebut. Ia membuka ruang bagi pertimbangan yang lebih manusiawi dan kontekstual.

Diskursus ini menjadi semakin relevan ketika kita memasuki ranah hukum siber, yang antara lain mencakup pelindungan data pribadi dan perancangan/pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai persoalan etis yang kompleks, yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum positif. Dalam konteks ini, etika berperan penting sebagai kerangka refleksi normatif. Kita dapat mengidentifikasi beberapa isu etika sebagai berikut:*

  1. Isu privasi data sebagai fondasi martabat individu. Privasi merupakan inti dari pelindungan data pribadi, karena ia berkaitan langsung dengan otonomi dan martabat manusia. Dalam perspektif deontologis, sebagaimana dirumuskan secara kuat oleh Immanuel Kant, privasi dipandang sebagai hak fundamental yang tidak boleh dilanggar, karena manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Dengan demikian, pengumpulan atau pemrosesan data tanpa persetujuan yang sah merupakan pelanggaran moral, terlepas dari manfaat yang mungkin dihasilkan. Dalam perspektif teleologis, terutama dalam tradisi Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, pelanggaran privasi dapat saja dibenarkan jika menghasilkan manfaat yang lebih besar, misalnya dalam pelacakan epidemi, deteksi dini penyakit, atau pencegahan kejahatan siber. Di sini, data dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kolektif. Etika situasi mencoba menjembatani ketegangan ini dengan menilai konteks konkret: jenis data apa yang diproses, seberapa sensitif data tersebut, apakah ada risiko penyalahgunaan, dan bagaimana dampaknya terhadap individu. Pendekatan ini tidak menolak hak privasi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan dan problem transparansi. Dalam sistem AI, keputusan sering dihasilkan melalui proses yang kompleks dan sulit dijelaskan (black box). Dalam kerangka deontologis, transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban moral. Tanpa kemampuan untuk menjelaskan alasan di balik suatu keputusan, prinsip keadilan prosedural terancam, karena individu tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau menggugat keputusan tersebut. Pendekatan teleologis akan menilai apakah penggunaan algoritma tersebut menghasilkan efisiensi, akurasi, dan manfaat yang lebih besar dibandingkan keputusan manusia. Jika ya, maka kurangnya transparansi mungkin dianggap sebagai trade-off yang dapat diterima. Etika situasi kembali memainkan peran penting dengan melihat konteks: dalam keputusan berisiko tinggi seperti penegakan hukum atau penilaian kredit, transparansi menjadi sangat krusial; sementara dalam konteks yang lebih ringan, seperti rekomendasi konten, tingkat transparansi yang lebih rendah mungkin masih dapat diterima. Dengan demikian, pelindungan data tidak hanya soal akses, tetapi juga soal hak untuk memahami bagaimana data digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
  3. Diskriminasi digital sebagai konsekuensi dari bias data. AI yang dilatih dengan data historis sering kali mereproduksi bias yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam perspektif deontologis, diskriminasi berbasis data merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan tidak dapat dibenarkan. Setiap individu harus diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi yang tidak sah. Dalam perspektif teleologis, praktik seperti segmentasi pasar atau diferensiasi harga dapat dianggap sah jika menghasilkan efisiensi ekonomi atau manfaat kolektif tertentu. Di sini muncul ketegangan antara keadilan distributif dan efisiensi. Etika situasi mengajak kita untuk melihat dampak konkret dari diskriminasi tersebut: siapa yang dirugikan, sejauh mana kerugiannya, dan apakah ada cara untuk mengurangi dampak negatif tanpa menghilangkan manfaat yang dihasilkan. Dalam konteks pelindungan data, ini berarti perlunya mekanisme audit data, pengujian bias, dan desain sistem yang lebih inklusif.
  4. Keamanan siber dan dilema antara perlindungan dan kebebasan. Pelindungan data tidak hanya menyangkut hak privasi, tetapi juga kewajiban untuk menjaga keamanan data dari akses yang tidak sah. Dalam perspektif deontologis, terdapat kewajiban moral yang kuat untuk melindungi sistem dan data, karena kegagalan dalam melindungi data dapat merugikan individu secara serius. Pendekatan teleologis, di sisi lain, dapat membenarkan langkah-langkah yang lebih agresif, seperti pengawasan massal atau pengumpulan data skala besar, jika dianggap meningkatkan keamanan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keamanan menjadi tujuan yang dapat mengalahkan pertimbangan privasi. Etika situasi akan menilai proporsionalitas: apakah langkah keamanan tersebut sebanding dengan risiko yang dihadapi? Apakah ada alternatif yang kurang invasif? Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kolektif dan kebebasan individu.
  5. Kepemilikan dan kontrol atas data dalam ekonomi digital. Salah satu isu paling mendasar dalam pelindungan data adalah pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan data pribadi. Dalam perspektif deontologis, individu memiliki hak atas datanya, karena data tersebut merupakan perpanjangan dari dirinya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penggunaan data tanpa kontrol individu merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Dalam perspektif teleologis, data dapat dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Pemanfaatan data secara luas dapat mendorong inovasi, meningkatkan layanan, dan menciptakan manfaat kolektif. Etika situasi mencoba menyeimbangkan kedua pandangan ini dengan mempertimbangkan mekanisme seperti persetujuan yang bermakna, pembagian manfaat (benefit sharing), dan tata kelola data yang adil. Dalam konteks ini, pelindungan data tidak hanya tentang melindungi individu dari kerugian, tetapi juga tentang memastikan bahwa individu tidak kehilangan kendali atas representasi digital dirinya.

Etika menuntut kita untuk meluangkan waktu berkontemplasi, merenungi berbagai dilema seperti diungkapkan dalam contoh-contoh di atas. Etika membantu kita untuk sampai pada jawaban yang rasional sekaligus terjustifikasi secara moral. Dan, hal itu tidak selalu mudah dikerjakan! (***)

Note: Identifikasi atas lima problematika ini menggunakan alat bantu KA.