Pada 4 Juni 2025, Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) mengenai Strategi Advokasi dan Perlindungan Hukum di Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta Dimana mereka adalah para analis hukum dari 27 Kabupaten/Kota.

Ada sekelumit masalah di lapangan terkait beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menuai pro dan kontra, kemudian banyak asset Pemprov Jabar yang diincar oleh para mafia tanah, hingga perubahan perilaku Masyarakat yang mengancam masa depan warga Jabar.

Persoalan hukum di Masyarakat ini seringkali mendapatkan tantangan luar biasa. Zaki menjelaskan bahwa beberapa asas terutama mengenai hukum progresif hingga kepentingan umum bisa menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Barat. Selama kebijakan itu ditujukan untuk kepentingan publik dan dalam rangka melakukan rekayasa sosial, maka tidak perlu ada keraguan menerapkannya.

Zaki mengkombinasi pelatihan dari paparan konsep, FGD 8 kelompok, hingga quiz dan diberikan hadiah uang tunai dan buku karya Zaki.