SOAL DAN PANDUAN JAWABAN UTS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (2022)

Oleh SHIDARTA (Mei 2022).

Soal ujian tengah semester (UTS) Genap, Tahun Akademik 2021/2022 yang diberikan oleh dosen adalah sebagai berikut:

JAWABAN SOAL 2:

Pasal 9 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tersebut memang tidak dirumuskan secara tepat karena rangkaian huruf a sampai dengan h pada pasal itu tidak paralel dengan rangkaian huruf i sampai dengan k. Pada huruf k, kata-kata yang menunjukkan kondisi norma  “secara tidak benar/seolah-olah” ini tersambung ke perbuatan “menawarkan”. Jadi, seolah-olah menawarkan …, seharusnya seolah-olah barang/jasa tersebut… (seperti halnya ketentuan huruf a sampai dengan h). Dalam kasus yang ada di dalam soal, pelaku usaha sudah benar-benar menawarkan, bukan lagi seolah-olah menawarkan.

Putusan hakim tahun 2001* tersebut adalah suatu perkara pidana. Hakim dalam putusan itu ingin menarik batas tegas antara kelaziman di dalam promosi (di dalam bahasa Inggris disebut “fib”) dan tindak pidana penipuan (dalam bahasa Inggris disebut “fraud”). Tindakan jaksa untuk menggunakan Pasal 9 ayat (1) huruf k juncto Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 memang mengandung problematika jika dilakukan sebagai dakwaan tunggal, apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Hal ini karena ketentuan Pasal 9 ayat (1) sebagai norma primernya merupakan delik formal. Hal ini berbeda dengan Pasal 378 KUHP yang merupakan delik material. Pertimbangan putusan pengadilan tahun 2001 itu sebenarnya ingin mengarahkan agar delik Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 harus dibaca sebagai delik material, jangan delik formal. Namun, amarnya yang membebaskan terdakwa dengan alasan jaksa penuntut umum tidak mengaitkan dengan Pasal 378 KUHP juga tidak tepat. Apabila hakim ingin melakukan penemuan hukum, maka hakim tinggal memberi penafsiran dengan menghubungkan unsur “secara tidak benar” dan/atau “janji yang belum pasti” tersebut dengan ada tidaknya unsur kerugian yang diderita oleh konsumen. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan mengatakan bahwa cara membaca Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 (termasuk pada huruf k) adalah dengan mengaitkannya dengan keharusan adanya kerugian pada konsumen. Apabila dalam perkara itu konsumen terbukti memang sudah dirugikan, maka pelaku usaha seharusnya dihukum (karena memang sudah melakukan kesalahan), bukan justru dibebaskan (dalam arti pelaku usaha dinyatkaan tidak terbukti melakukan kesalahan).

Perlu dicatat bahwa kata-kata “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa seara tidak benar dan/atau seolah-olah … (huruf k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti” memang mempunyai tiga konsekuensi. Konsekuensi pertama tercantum pada Pasal 9 ayat (2), yaitu bahwa barang dan/atau jasa tersebut dilarang untuk diperdagangkan. Konsekuensi kedua, pelaku usaha dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Konsekuensi ketiga barulah mengacu ke Pasal 62 ayat (1) yaitu berupa ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka sanksi di dalam KUHP itu lebih rendah, yakni empat tahun penjara saja. Oleh sebab itu, pertimbangan jaksa penuntut umum untuk tidak menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP yang merupakan tindak pidana umum, cukup beralasan.

Note:

•  *) Penyebutan putusan pengadilan tahun 2001 ini adalah fiktif, sekadar untuk kepentingan soal ujian ini saja.
•  **) Apabila gagal mengklik, dapat mengunjungi tautan alternatif: <https://business-law.binus.ac.id/2021/09/05/legal-memorandum/>