PEMBUKAAN PKPA KE-6 KERJASAMA BINUS DAN DPC PERADI JAKARTA BARAT

DPC PERADI Jakarta Barat berkolaborasi dengan Jurusan Hukum Bisnis BINUS menggelar kembali Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang ke-6. Acara pembukaan PKPA ini berlangsung tanggal 16 April 2022, diadakan secara daring dan luring (dari Kantor DPC PERADI Jakarta Barat). Pendidikannya sendiri akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2022 dengan diikuti oleh 211 orang.

Ketua Panitia, Genesius Anugerah, S.H. berharap para peserta dapat menjadi advokat yang profesional. Hal ini, menurutnya, karena menjadi advokat di era ini tidaklah mudah dan banyak simpang siur. Mimpi-mimpi untuk menjadi advokat agar hidup bergelimang harta, dikelilingi oleh wanita [untuk advokat pria] merupakan suatu kekeliruan. Menjadi advokat seharusnya tidak berpikir demikian, melainkan merupakan panggilan hati untuk menegakkan keadilan, khususnya di negara kita yang sedang membangun.

Sementara itu, Kepala Jurusan Hukum Bisnis BINUS, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H. menilai DPC PERADI Jakarta Barat merupakan salah satu pelaksana PKPA yang terbaik. Di sisi lain, dari sisi kewilayahan, ada potensi bahwa di Jakarta Barat ini terdapat universitas-universitas dengan fakultas hukum yang “besar-besar” dan masuk kelompok terbaik di kawasan Jakarta. Juga hal yang wajar apabila banyak para calon advokat yang menunggu pelaksanaan PKPA yang diadakan oleh DPC PERADI Jakarta Barat, ditambah dengan para pengajar serta materi ajaran yang berkualitas.

Ketua DPC PERADI Jakarta Barat, Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, membenarkan penilaian dari Ketua Jurusan Hukum Binus BINUS. Ia menegaskan bahwa semua kepercayaan dari masyarakat terhadap PKPA ini dapat diraih atas buah kerja keras yang telah dibangun selama ini. DPC PERADI Jakarta Barat selalu berusaha memberikan kualitas yang terbaik, baik dalam materi dengan menghadirkan pengajar yang berkualitas. Ia mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, meskipun ia mencatat, masih terdapat beberapa kendala akibat pelaksanaan PKPA secara daring (online). (***)