PERBEDAAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM, HUKUM DAN MASYARAKAT, SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, DAN SOSIO-LEGAL

Dari hasil pembacaan atas tulisan tersebut, dapat kita tarik ciri-ciri perbedaan [dan mungkin persamaan] dari empat area penelitian tersebut. Saya mencoba untuk membuatkan tabel yang barangkali dapat lebih memperjelas posisi dari masing-masing area kajian.

Apabila tabel yang saya paparkan di atas dihubungkan dengan ragaan 3.1 yang muncul pada bab ketiga (halaman 42) dari buku Reza Banakar, maka ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Skema sebelah kiri pada gambar di bawah diambil langsung dari buku Banakar, sementara skema sebelah kanan adalah catatan tambahan berangkat dari pandangan saya atas tulisan beliau.

Pada skema di atas ditunjukkan bahwa penelitian sosiologi hukum dan juga hukum dan masyarakat merupakan penelitian yang berumah di disiplin eksternal hukum. Mereka tidak bermukim di dalam disiplin hukum, sehingga tidak dapat diklaim sebagai penelitian hukum. Lain halnya dengan sociological jurisprudence dan sosio-legal, yang dapat dipandang sebagai penelitian terapan disiplin hukum, sehingga tetap sah berumah di dalam disiplin hukum. Mengingat ilmu hukum dogmatis adalah ilmu praktis, maka sebenarnya dua area kajian yang disebutkan terakhir ini sejalan dengan karakter dari sifat ilmu praktis itu.

Sociological jurisprudence dan sosio-legal adalah area-area kajian yang sama-sama ingin mengkritik formalisme hukum dan menawarkan solusi konkret bagi dunia praktik. Hal ini berbeda dengan kajian sosiologi hukum, yang lebih bermuara ke tawaran pemikiran konseptual. Demikian juga dengan kajian hukum dan masyarakat.

Pada skema sebelah kiri dari gambar di atas, Reza Banakar menggunakan terminologi “pure socio-legal research” dan “applied socio-legal research”. Lalu pada bagain “applied socio-legal research” itu ada “socio-legal studies”. Artinya, ia memaknai socio-legal studies (kajian sosio-legal) sebagai bagian dari penelitian sosio-legal terapan. Banakar menganggap perbedaan ini seharusnya sudah cukup dipahami, sehingga ia sendiri memilih meletakkan penjelasannya pada catatan kaki yang mengawali bab pertama dari bukunya, Ia menulis sebagai berikut:

Penggunaan kata “social scientific studies of law” yang menginduki semua model kajian tersebut, menurut saya, pun berpotensi membingungkan, terkait ke mana model-model itu harus bermukim secara disipliner; tegasnya masih di rumah disiplin hukum atau sudah di luar disiplin hukum; ada di internal atau eksternal disiplin hukum. Kesan sekilas yang kuat terbaca adalah bahwa semua model itu masuk ke dalam kategori kajian ilmu-ilmu sosial. Pertanggungjawaban Banakar atas hal ini disajikan dalam Bab II bukunya, sehingga saya persilakan pembaca untuk menyimak paparan beliau secara hati-hati. Saya sendiri  masih berkeyakinan bahwa dua model terakhir yang tampil pada ragaan di atas, layak untuk diklaim sebagai bagian dari penelitian hukum, dengan catatan bahwa kita tetap menganggap ilmu hukum itu secara prinsipil memiliki perbedaan dengan ilmu sosial.

Selama ini saya juga lebih suka memasukkan sociological jurisprudence sebagai aliran filsafat hukum daripada sebagai sebuah model penelitian. Pengaitan sociological jurisprudence dengan filsafat hukum, tidak sepenuhnya ditolak oleh Reza Banakar. Bahkan, ia menggarisbawahi bahwa tokoh eksponen sociological jurisprudence bernama Roscoe Pound memang seorang filsuf hukum. Oleh karena sociological jurisprudence adalah [juga] aliran pemikiran dalam ranah filsafat hukum, maka kajian-kajian tentang nilai yang menjadi tujuan hukum, merupakan kepedulian utama dari sociological jurisprudence. (***)

---