SARANA PUBLIK, DAPATKAH DIGUNAKAN SEBAGAI IKLAN UNTUK MENDONGKRAK HARGA RUMAH?

Oleh: ERNI HERAWATI (Maret 2021)

Membaca sebuah spanduk yang tergantung membentang di atas sebuah jalan, terletak di daerah pinggiran di luar Jakarta dengan tulisan “Tol Buka Harga Naik” cukup menarik perhatian penulis. Tulisan ini tentu bermaksud menggugah pengendara kendaraan yang melintasi jalan dan atau mereka yang berniat untuk membeli rumah agar segera membeli rumah yang dijual oleh pengembang, dikarenakan harga akan naik jika jalan tol (di daerah kawasan sekitar pembangunan perumahan) dibuka. Iklan semacam ini bukanlah satu-satunya yang pernah ada, banyak iklan penjualan perumahan dalam suatu kawasan pembangunan yang menjadikan hal-hal seperti: keberadaan jalan tol, stasiun kereta api/kereta komuter, jalan utama, halte bus Trans Jakarta, dan mungkin yang terbaru adalah stasiun MRT atau LRT, sebagai pendukung penjualan perumahan dan menjadi variabel bagi developer untuk menjadikan rumah atau bangunan yang dijualnya dengan harga yang mahal. Meskipun disadari bahwa seringkali keberadaan fasilitas umum yang juga dikelola oleh pihak swasta pada kenyataannya dibangun dengan peran serta swasta, seperti yang terjadi pada beberapa pembangunan kota mandiri. Namun perlu diingat bahwa keberadaan fasilitas tersebut tersedia dengan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Siqi Zheng, Weizeng Sun, Rui Wang dalam suatu paper yang ditulisnya menjelaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa lokasi dari suatu perumahan dapat memberikan pengaruh pada harga rumah yang dijual oleh pengembang. Namun demikian, pada statement awal paper mereka ditulis bahwa “Local public goods, such as public schools, rail access, and environmental quality, are not traded in conventional markets” (Benda-benda milik publik seharusnya tidak menjadi bahan yang diperdagangkan).

Jika memang tidak ada aturan pelarangan iklan seperti ini, maka dapat dicoba untuk menggunakan standar etis, bahwa fasilitas publik yang dibangun oleh Pemerintah dengan menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk masyarakat. Menurut penulis, tidak selayaknya pengembang mengambil untung dari keberadaan fasilitas publik untuk kepentingan penjualan demi mendonngkrak harga. Secara tidak langsung, masyarakat telah memberikan subsidi kepada pengembang, dimana dengan terbangunnya fasilitas umum tersebut menyebabkan pengembang dapat menjual produknya dengan harga mahal. Pada akhirnya yang harus menanggung harga mahal tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan adanya pembangunan sebuah kawasan perumahan di suatu lokasi tertentu jika telah memenuhi izin sesuai peraturan, tetapi menjadikan fasilitas umum sebagai variabel pendongkrak harga melalui iklan seharusnya tidak diperkenankan (***).

Referensi:

Siqi Zheng, Weizeng Sun, Rui Wang “Land Supply and Capitalization of Public Goods in Housing Prices: Evidence from Beijing” Journal of Regional Science, Vol. 54, No. 4, 2014, pp. 550–568.