DUGAAN TINDAK PIDANA MATA UANG, BAGAIMANA TAFSIR PASAL YANG DIPERSANGKAKAN?

Oleh AHMAD SOFIAN (Februari 2021)

Kasus Posisi

ZS ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan membuat,  dan menggunakan Koin Dinar Dirham dalam Pasar Muamalah di Depok. Pasal yang dipersangkakan dalam dugaan tindak pidana ini adalah Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan nHukum Pidana, dan Pasal 33 ayat 1 huruf a dan b UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bagaimanakah tafsir pasal-pasal yang dipersangkakan  tersebut?

Kasus di atas akan didekati dengan dua acara, yaitu tafsir atas dua pasal yang dipersangkakan dan juga dengan pendekatan analogi dalam hukum pidana

Tafsir Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1946

Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam mentersangkakan ZS adalah Pasal 9 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 33 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 adalah pasal  yang sudah lama dikubur, seharusnya harus lebih kritis dalam membangkitkan pasal ini dari alam kuburnya. Jika didekati dengan  tafsir historis, maka Pasal 9 ini dilahirkan didasarkan pada semangat kemerdekaan yang lepas dari penjajahan, dimana beredar mata uang Belanda dan Jepang. Dalam rangka melindungi kedaulatan Rupiah maka ditetapkanlah norma ini,  agar mata uang Rupiah digunakan, dan pidana bagi yang menggunakan mata uang selain mata uang Rupiah.

Pasal 9 

Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingiinya lima belas tahun.

Sebagai catatan dalam membaca Pasal 9, maka tidak bisa dilepaskan dengan membaca juga Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 karena pasal-pasal ini tentang tindak pidana mata uang. Pasal 9-13 adalah pasal-pasal yang senafas sehingga harus dibaca secara  keseluruhan Ketika akan menerapkan pasal tersebut. Hakekat pasal ini ingin melindungi mata rupiah, dari berbagai perbuatan yang dilarang yaitu :

• Membuat mata uang selain rupiah rupiah (Pasal 9)
• Menggunakan mata uang kertas selain rupiah (Pasal 10)
• Menggunakan mata uang atau mata yang kertas yang tidak diterbitkan Pemerintah Indonesia (Pasal 11)
• Menerima pembayaran mata uang atau uang kertas (Pasal 12)
• Sebagai kejahatan mata uang atau uang kertas (Pasal 13)

Secara singkat berikut ini adalah tafsir dari masing-masing pasal :

Tafsir Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011 

Dalam memahami ketentuan pidana dalam undang-undang pidana khusus, harus membaca secara kesuluruhan isi undang-undang termasuk landasan filosofis, landasan juridis dan landasan sosiologis yang ada di dalam konsideran undang-undang pidana khusus, termasuk undang-undang Mata Uang, karena dalam undang-undang ini ada ketentuan pidananya. Melindungi mata uang Rupiah simbol kedaulatan negara. Mata uang adalah uang yang diterbitkan negara kesatuan RI yang selanjutnya disebut rupiah (Pasal 1 ayat 1).

Pasal 33

• Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :

• Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

• Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

• Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Jadi ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 33 ini harus dikaitkan dengan ketentuan pasal lainnya dan asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini. Berikut ini adalah tafsir dari Pasal 33 ayat 1 :

Larangan Analogi dan Kesimpulan

Dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat dipiana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Pasal 1 KUHP ini sering juga disebut dengan asas legalitas, yang di dalam mengandung 4 elemen penting yaitu :

• Lex scripta :tertulis
• Lex certa : jelas
• Non retroaktif : tidak berlaku surut
• Larangan analogi : penciptaan hukum pidana baru, bisa menimbulkan ketidak pastian undang-undang, berbahaya diterapkan dalam negara-negara yang dihinggapi berbagai kepentingan (hazewinkel suringa).  Vos : analogi tidak diizinkan jika menciptakan delik (delik-delik) baru.  Analogi berbeda dengan penafsiran ekstentif :memberikan tafsir atas suatu unsur dalam sebuah norma, misalnya “mengambil” dalam Pasal 362, ”barang”

Uraian di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ZS tidak memenuhi unsur Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1946 maupun Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011. Dinar Dirham bukan lah sebagai mata uang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1946 dan UU No. 7 tahun 2011. Bahwa benar, Dinar Dirham digunakan sebagai alat pembayaran . namun bukan sebagai mata uang, maka unsur Pasal 9-11 UU No. 1/1946 dan Pasal 33 UU No. 7/2011 tidak terpenuhi.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh ZS bukanlah tindak pidana. Penyidik sedang melakukan analogi dalam menetapakn ZS sebagai tersangka. Padahal analogi bertentangan dengan Pasal 1 KUHP. Dengan demikian ada dugaan pelanggaran asas legalitas dalam menetapkan ZS sebagai tersangka. Artinya ada asas yang ditabrak oleh penyidik dalam mentersangkakan ZS.

Referensi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2012