WEBINAR Dies Natalis Ke- 9: Ketahanan Pangan Nasional Pasca COVID-19
Oleh REZA ZAKI
Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, dilaksanakan kegiatan seminar Online atau Webinar sebagai salah satu rangkaian acara Dies Natalis Business Law ke-9. Webinar ini dimulai pukul 14.00 sampai pukul 15.46 WIB. Acara ini diadakan oleh Jurusan Business Law BINUS University berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW), Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, dan Penerbit Prenada.
Narasumber pada webinar ini terdiri dari 5 orang, yaitu Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes (Wakil Bupati Sleman), Dr. Reza Zaki S.H., M.A (Dosen Hukum Internasional Binus University), Sandiaga Uno (pengusaha), Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF), dan Fadlan Muzakki (Koordinator PPI Dunia). Khalisha Nurul Amanna dari HIMSLAW menjadi moderator pada acara ini. Webinar ini diikuti oleh 1000 peserta melalui aplikasi Zoom dan siaran langsung channel Youtube Business Law Binus University.
Masalah ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang terdampak dan patut menjadi fokus di tengah Pandemi Covid-19. Kondisi pandemi ini membuat aktivitas dan interaksi saat ini dibatasi oleh kebijakan PSBB, sehingga akhirnya membuat produktivitas pertanian turun secara signifikan. Untuk mencegah skenario terburuk ketahanan pangan terjadi, regulasi hukum dan penelitian empiris dinilai harus berkontribusi untuk mencegah terjadinya krisis pangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Dra. Hj. Sri Muslimatun M.Kes (Wakil Bupati Sleman) membahas mengenai langkah apa saja yang telah diambil oleh kabupaten Sleman untuk menjaga ketahanan pangan di tengah situasi pandemik. Kabupaten Sleman sudah kerap mengalami bencana letusan gunung merapi, maka merupakan sebuah kabupaten yang berpengalaman dalam mengatasi bencana alam. Kebijakan kabupaten Sleman terdiri dari tiga pilar ketahanan pangan: menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi. Dengan kebijakan tersebut kabupaten Sleman berhasil menjaga ketahanan pangannya di tengah kondisi bencana alam, sebuah prestasi yang sangat baik.
Lalu Dr. Reza Zaki S.H., M.A (Pakar Hukum Internasional BINUS University) membahas mengenai perjanjian internasional yang turut mengatur dan berpengaruh pada ketahanan pangan setiap Negara. Mulai dari membahas mengenai Indonesia yang berhasil mendorong kesepakatan baru dengan World Trade Organization (WTO) yang saat ini disebut sebagai Public Stockholding, masalah kebijakan subsidi pada Agreement on Agriculture, dinamika larangan subsidi ekspor, hingga interaksi petani yang dibatasi karena situasi pandemi Covid-19 saat ini. Menurut Dr. Reza Zaki perjanjian internasional sangat relevan untuk kebijakan yang dapat diambil oleh negara kita untuk menjaga ketahan pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Di dalam perjanjian internasional diatur mengenai State Sovereignty (kedaulatan negara) untuk membuat kebijakan nasional terkait katahanan pangan. Kalau kita membaca Pasal 13 dari Agreement on Agriculture, khususnya mengenai Peace Clause, sejak 2013 sampai sekarang Republik Indonesia diberi ruang dan terhindar dari gugatan negara lain, ketika memutuskan untuk memberi subsidi domestik kepada petani yang melebihi batas maksimal 10 persen yang ditetapkan WTO. Persoalannya, ‘duitnya ada enggak’ untuk menaikkan subsidi tersebut. Karena pandemi ini pula, Pemerintahan Jokowi telah melakukan perhitungan ulang anggaran. Kementerian Pertanian termasuk yang menerima dampak dari kebijakan ini. Awal pandemi, anggaran kementerian ini dipotong dengan Rp 24 triliun, dan sekarang telah mengalami potongan hingga Rp 70 triliun. Di tengah tugas berat untuk menjaga ketahanan pangan Republik Indonesia, wajar jika muncul pertanyaan atas keputusan pemerintah tersebut.
Sandiaga Uno (Pengusaha) membahas mengenai produksi ekonomi yang berpengaruh besar dalam menggerakkan ketahanan pangan. Mengutip data yang ada, Sandiaga mengatakan bahwa 50 persen lebih produksi beras dunia dikuasai China, India, Vietnam dan Thailand. Pandemi mengganggu proses distribusi, terbukti sekitar 500 ribu ton beras kini tertahan di pelabuhan India. Sandiaga Uno membahas mulai dari situasi Covid-19 yang mengancam stabilitas pangan dunia, peningkatan jumlah PHK, impor pangan di Indonesia yang cukup tinggi, hingga momentum untuk foodpreneur dalam negri di dalam situasi pandemi saat ini.
Bhima Yudhistira (Ekonom INDEF) membahas mengenai strategi ketahanan pangan. Mulai dari membahas mengenai keberhasilan Sleman dalam menjaga ketahanan pangan dan patut untuk diterapkan di ltingkat nasional, situasi pemerintahan yang cukup sulit karena krisis ekonomi dan krisik kesehatan yang terjadi bersamaan, ketahanan pangan di Amerika Serikat yang saat ini cukup rentan, keikutsertaan pemuda Amerika Serikat dalam berbagi pangan, strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, hingga analisis mengenai beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pangan. Praktik impor ini kadang sulit diterima logika. Pada 2018 misalnya, kata Bhima, di masa panen raya pemerintah justru mengimpor hingga 2,2 juta ton beras. Banyak petani mengeluh karena harga gabah jatuh, sementara Bulog sebagai lembaga pemerintah untuk menstabilkan harga, kurang berperan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata 52 persen kapasitas gudang bulog masih penuh dengan beras yang diimpor di tahun-tahun sebelumnya.
Terkahir, Fadlan Muzakki (Koordinator PPI Dunia) membahas mengenai bagaimana cara China menjaga ketahanan pangannya di tengah situasi pandemi Covid-19, mengingat jumlah rakyat yang sangat banyak. Mulai dari membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh China terkait menjaga ketahanan pangannya, Research and Development di bidang pertanian China yang cukup unggul, hingga pemuda-pemuda China yang turut berkecimpung di dunia pertanian demi penyediaan pangan. Fadlan Muzakki membandingkan tingkat kemiskinan di China dan Indonesia, serta hasil kebijakan terkait ketahanan pangan di kedua negara tersebut. Perbedaan yang cukup menonjol adalah fakta bahwa orang miskin di Cina pada umumnya tidak termasuk golongan yang rentang pangan.
Webinar Dies Natalis ke-9 berlanjut dengan sangat lancar dan dihadiri 1000 orang lebih secara virtual menjadi penanda sukses yang luar biasa. Business Law BINUS ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kontribusi para pembicara yang terhormat, peminat yang hadir, serta panitia BINUS terdiri dari HIMSLAW Business Law, PPI dunia dan Penerbit Prenada.
Terima kasih! (***)
