People Innovation Excellence

KONSEP KEJAHATAN SIBER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Juni 2019)

Indonesia tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan siber. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai amandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang administratif. Namun, legislator memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana. Definisi kejahatan siber dapat disimpulkan dari artikel tentang kejahatan tersebut. Anatomi kejahatan siber berdasarkan UU ITE dapat dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang menghasilkan bentuk kejahatan baru.


Tabel 1. Jenis Kejahatan siber Kelompok Pertama

Jenis Kejahatan Ketentuan dalam UU ITE
Meretas (Hacking) Pasal 30
 

Intersepsi ilegal

 

Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat  (2)
Mengotori (Defacing) Pasal 32
Pencurian Elektonik Pasal 32  Ayat (2)
Interference Pasal 33
Memfasilitasi tindak pidana terlarang Pasal 34
Pencuri Identitas Identitas Pasal  35

 

Kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di bawah UU ITE, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi konten ilegal. Tidak seperti kelompok pertama yang menganggap bentuk kejahatan baru, kelompok kedua dianggap sebagai kejahatan lama, tetapi perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberikan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, legislator mengatur ulang kejahatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya, semua jenis kejahatan ini sudah diatur dalam tindakan kriminal lainnya dan ini menciptakan apa yang disebut Douglas Huzak sebagai kriminalisasi berlebihan [1].


Tabel 2. Jenis Konten Ilegal Menurut UU ITE

Jenis Kontent Ilegal Ketentuan dalam UU ITE Ketentuan dalam Undang-Undang Lainnya
Pornografi Pasal 27  Ayat (1) Undang-Undang  No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Judi Pasal 27 Ayat (2) KUHP
Fitnah Pasal 27 Ayat (3) KUHP
Pemerasan Pasal 27 Ayat (4) KUHP
Tipuan yang membahayakan konsumen Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ujaran kebencian Pasal 28 Ayat (2) KUHP
Ancaman kekerasan terhadap orang lain Pasal 29 KUHP

 

Faktanya, pelanggaran UU ITE didominasi oleh publikasi dan distribusi kasus konten ilegal. Menurut Divisi Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Indonesia pada tahun 2017, Kepolisian Nasional Indonesia telah menyelidiki 1.763 laporan. Dari jumlah itu, penipuan adalah yang tertinggi dengan 767 kasus diikuti oleh pencemaran nama baik dengan 528 kasus dan pornografi dengan 100 kasus. Kalau tidak, peretasan adalah yang terendah yang hanya satu kasus [2]. Selama tahun pemilu 2018, pelanggaran UU ITE didominasi oleh konten ilegal terutama pidato kebencian dan konten tipuan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran konten ilegal masih mendominasi pelanggaran UU ITE.

Berbeda dari Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Malaysia, publikasi dan distribusi konten ilegal menggunakan internet, komputer dan teknologi tidak dianggap sebagai bagian dari kejahatan siber. Di Singapura, kejahatan siber mencakup UU Penyalahgunaan Komputer yang melarang beberapa jenis kejahatan siber seperti akses tanpa izin, pengungkapan rahasia, perusakan atau kerusakan sistem komputer atau data elektronik, dan penipuan komputer. Sama di Malaysia, Computer Crime Act pada dasarnya mencakup pelanggaran yang sama seperti Singapore Computer Misuse Act. Kedua negara tidak memiliki ketentuan khusus terhadap kebebasan berekspresi seperti pencemaran nama baik dan kebencian yang dilakukan melalui siber karena pelanggaran semacam itu tercakup dalam KUHP standar [3].

Konsep kejahatan siber dalam UU ITE  akan dikritik. Terutama terkait dengan pelanggaran konten ilegal. Dari sudut pandang peneliti, konten ilegal sebagai kejahatan lama yang menggunakan komputer, internet, dan teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan tidak boleh diklasifikasikan sebagai kejahatan siber. Argumen didasarkan pada dua aspek. Pertama, perkembangan kejahatan siber itu sendiri. Kemudian, kedua adalah konvensi internasional kejahatan siber.

Konsep kejahatan siber berkembang dari kejahatan komputer. Ini kembali ke tahun 1970-an ketika komputer hanya digunakan oleh orang-orang terbatas yang bekerja di bidang keamanan. Jenis kejahatan dunia maya yang pertama adalah peretasan, pengrusakan, virus komputer, intrusi komputer, dan penipuan identitas. Kemudian pada 1980-an dan 1990-an ketika komputer dan teknologi telah menjadi lebih utama dan karena komputer dan internet menjadi lebih banyak digunakan, kejahatan komputer menjadi lebih sering. Selama tahun 1990-an istilah kejahatan siber mulai digunakan karena penggunaan internet yang masif dan lebih luas. Saat ini, di era 2000-an ketika media sosial menjadi populer dan menjadi kebutuhan sehari-hari bagi pengguna komputer dan internet, kejahatan baru dikembangkan seperti itu dan menjadi jauh lebih canggih. Sebagai contoh, jendela pop-up dimasukkan di depan situs web asli yang meminta korban untuk masuk. Dengan cara ini, penjahat akan mendapatkan nomor akun dan kata sandi korban [4]. Dari perkembangan kejahatan komputer hingga apa yang saat ini kita sebut sebagai kejahatan dunia maya, disimpulkan bahwa jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya adalah kejahatan kontemporer yang menargetkan komputer, internet, dan teknologi untuk melakukan kejahatan tersebut.

The Budapest Convention on Cybercrime 2001 memiliki lingkup kejahatan dunia maya yang terbatas. Ini adalah konvensi internasional pertama yang membahas kejahatan internet dan komputer. Meskipun konsep kejahatan siber tidak secara jelas menyatakan, konsep cybercrime dapat ditemukan dari ruang lingkup cybercrime. Dalam konvensi tersebut, jenis kejahatan yang akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya terbatas pada empat kelompok pelanggaran. Pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer dengan cakupan pelanggaran adalah akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Kedua, pelanggaran terkait komputer dengan dua lingkup pelanggaran pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer. Pelanggaran ketiga terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dengan ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang terakhir, pelanggaran terkait konten yang hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak [5]. Disimpulkan bahwa kecuali pornografi anak, konsep kejahatan dunia maya di bawah The Budapest Convention on Cybercrime 2001 tidak mencakup kejahatan lama dengan penggunaan komputer, internet, dan teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari kejahatan dunia maya.

Pada akhirnya, UU ITE akan diamandemen. Pada tahun 2016 ketika undang-undang tersebut diamandemen, legislator merevisi beberapa ketentuan mengenai pelanggaran pidana, namun, mereka tidak merevisi konsep kejahatan dunia maya itu sendiri. Dengan demikian, amandemen kedua harus dilakukan dengan membatasi ruang lingkup kejahatan dunia maya yang hanya merupakan kejahatan yang berakar dari kejahatan komputer dan perkembangannya yang canggih. (***)


REFERENSI:

[1]    Huzak, Douglas. (2008). Overcriminalization: the Limits of Criminal Law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press

[2]     Okezone.com (2017, December 2017). Okezone.com. Retrieve from Okezone.com:

https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber?page=5

[3]     Putnam, Tonya L and Elliot, David D. (2001). International Responses to Cyber Crime. Sofare. D. Abraham and Goodman Seymour. E. [ed.] Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism. (USA: Hoover Institution Press Publication), ch. 2.

[4]     Hill, Joshua B and Marion Nancy  E. (2016). Introduction to Cybercrime Computer Crimes, Law and Policing in the 21st Century. Denver, USA: Praeger.

[5]     Council of Europe. (2001). Council of Europe. Retrieve from Council of Europe: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf


 


Published at : Updated

Periksa Browser Anda

Check Your Browser

Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

We're Moving Forward.

This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Internet Explorer 9
Close