PLURILATERALISME UNTUK SOLUSI PERMANEN ISU PUBLIC STOCKHOLDING WTO

Oleh REZA ZAKI (Februari 2019)

Plurilateralisme dapat didefinisikan sebagai kepentingan bersama di antara sejumlah kecil pemerintah yang membawa ini bersama untuk interkoneksi. Cerny menyarankan bahwa pada akhir perang dingin ada proses diferensiasi struktural di mana tingkat sistem yang berbeda dipisahkan satu sama lain dan, pada pada saat yang sama, berbagai dimensi fungsional menjadi lebih berbeda. Menurut Cerny, di plurilateralisme, sistem internasional itu rumit dan tidak stabil karena tidak stabil oleh siapa pun pengaturan kekuasaan hierarkis atau kutub.[1] Pada saat yang sama, berbagai tautan dan tindakan lintas silang terjadi melintasi level dan struktur fungsional.

Karena setiap aktor memiliki kombinasi karakteristik dan keanggotaan yang tumpang tindih,
sistem bersifat pluralistik. Dua tujuan utama plurilateralisme adalah: (1) “untuk menyediakan forum di mana pemerintah nasional mengupayakannya merekonsiliasi tujuan ekonomi domestik dan
internasional, dengan proses kerja sama sukarela ”; dan (2) “Untuk memungkinkan pemerintah
yang berpikiran sama untuk mengembangkan posisi yang disepakati yang kemudian dapat
mereka maju secara lebih luas konteks multilateral ”.[2] Negosiasi plurilateral adalah sub-variasi negosiasi multilateral di mana sebagian kecil anggota badan multilateral menyetujui kesepakatan yang mereka harapkan akan diterima oleh anggota lainnya pada tingkat yang lebih besar.[3]

Perbedaan utama antara plurilateralisme dan regionalisme adalah jumlah negara yang berpartisipasi negosiasi; sedangkan negosiasi regional meliputi negara-negara dari suatu wilayah tertentu (atau wilayah dalam kasus negosiasi antar-daerah), plurilateralisme melibatkan kelompok negara yang lebih besar di dalamnya organisasi multilateral seperti WTO. Dalam konteks WTO, perjanjian plurilateral berarti itu sekelompok negara anggota merundingkan kesepakatan dalam konteks aturan WTO yang lebih besar. Misalnya perjanjian plurilateral dalam WTO dapat terdiri dari dua jenis yaitu 1) restriktif (akses pasar dan kewajiban hanya untuk anggota yang menandatangani perjanjian semacam itu) atau 2) terbuka untuk semua anggota WTO (lengkap penerapan persyaratan MFN. Bagian plurilateral dari opsi kedua merujuk pada proses ini bagaimana perjanjian plurilateral semacam ini dinegosiasikan. (sejumlah kecil negara anggota merundingkannya, kemudian buka manfaat untuk semua anggota lainnya bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam proses negosiasi.

Zartman membuat perbedaan antara negosiasi plurilateral versus multilateral: elemen kunci membedakan negosiasi plurilateral dari multilateral adalah ukuran dan kompleksitas.[4] Negosiasi multilateral menyajikan tingkat kerumitan yang lebih tinggi karena semakin banyak pihak, masalah, dan keranga waktu yang ditempuh. Juga, negosiasi multilateral cenderung mengambil struktur plurilateral dengan dikurangi menjadi jumlah yang lebih kecil dari pihak-pihak yang ditentukan sendiri karena berbagai alasan dengan pihak lain. Dalam konteks ini, perundingan multilateral dilakukan sebagai bagian dari proses membuat kompleksitas multilateral mereka dapat dikelola.

Dalam hal perundingan Public Stockholding yang kembali mengemuka sejak tahun 2103 di KTM IX, Bali, Indonesia yang kemudian ditetapkan untuk dapat mencapai solusi permanen pada KTM XI WTO, Buenos Aires, Argentina terus menemui kendala serius untuk mencapai consensus. Hal ini tentu saja disebabkan oleh salah satunya prinsip single undertaking di WTO dimana kesepakatan/konsensus kolektif harus disetujui oleh semua Negara anggota WTO. Tentu saja konflik kepentingan antara dua blok Negara maju dan Negara berkembang menyebabkan solusi permanen tidak kunjung tercapai.
Oleh sebab itu, diperlukan exit strategy bagi kelompok Negara agraris di G-33 agar menginisiasi pembahasan dalam plurilateral agreement di WTO khusus untuk isu Public Stockholding. Pasalnya ini tidak menjadi hambatan dikarenakan plurilateral agreement pun diproteksi di dalam WTO. Plurilateral agreement ini memiliki tujuan utama untuk menaikkan de minimis dari 10% menjadi 15% sesuai audit lembaga independen terutama terhadap negara-negara berkembang berpopulasi besar. (***)

REFERENSI:

1. Cerny, P.G., “Plurilateralism: Structural Differentiation and Functional Conflict in the Post-Cold War Order”, Millenium: Journal of International Studies, 1993, 22 (1): hlm 27-51.
2. Bayne, Nicholas & Woolcock, Stephen (eds.). The New Economic Diplomacy. Decision-Making and Negotiation in international Economic Relations. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011, hlm 7.
3. Saner, Raymond. The Expert Negotiator: Strategy, Tactics, Motivation, Behaviour and Leadership. Leiden: Martinus Nitjoff Publishers, 2008, hlm 21.
4. Zartman, William (ed.). International Multilateral Negotiation: Approaches to the Management of Complexity. San Francisco: Jossey-Bass, 1994, hlm 13.