KEBIJAKAN PERTANIAN DOMESTIK DI BRAZIL

Oleh REZA ZAKI (Desember 2018)

Untuk regional Amerika Latin, Brazil adalah negara dengan GDP paling besar. Pada tahun 2016, Brazil mencatatkan GDP sebesar $1,79 trilun atau 2,35% dari keseluruhan GDP dunia. Brazil juga memiliki luas wilayah yang terhitung besar dengan luas 8,51 juta km persegi. Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk, Brazil juga terhitung sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak dunia. Jumlah penduduk Brazil pada tahun 2016 mencapai 207,65 juta jiwa.

Brazil sendiri masih terhitung sebagai negara berkembang dengan GDP per kapita sebesar $8587. Sektor pertanian memegang perenan yang penting bagi perekonomian Brazil. Sektor pertanian menyumbangkan 6,2% dari keseluruhan GDP Brazil dan 10% penduduk Brazil bekerja di sektor pertanian[1]. Perekonomian Brazil sempat tumbuh sebesar 3 – 7% pertahun di tahun 2000 an ke atas, akan tetapi perekonomian Brazil sempat menurun pada tahun 2012 – 2016 dikarenakan adanya gejolak harga komoditas diperdagangan dunia. Hal menunjukan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting bagi Brazil.

Ada beberapa perubahan dalam sejarah kebijakan pertanian di Brazil[2]. Pada periode 1965 – 1985 pemerintah Brazil sangat giat sekali untuk mengintervensi sektor pertanian mereka, saat itu tujuan utama nya adalah untuk menjaga ketahanan pangan Brazil. Bentuk bantuan yang banyak diberikan diantaranya adalah bantuan kredit dan dukungan harga terhadap komoditas-komoditas pertanian. Pemerintah Brazil juga aktif menjaga permintaan dan penawaran produk-produk pertanian dengan melakukan pembelian terhadap kelebihan supply dan melepasnya saat terjadi kekurangan. Kebijakan – kebijakan yang diterapkan pada masa ini membuat Brazil menjadi tidak kompetitif untuk produk-produk pertaniannya.

Pada akhir dekade 1980an, Brazil dilanda masalah krisis utang. Krisis ini memaksa pemerintah Brazil untuk mengurangi bantuan mereka terhadap sektor pertaniannya, sehingga tujuan utama dari pembangunan disusun ulang. Brazil kemudian mulai mengubah regulasi yang terkait dengan sktor pertaniannya menjadi terbuka dengan perdagangan internasional atau adanya liberalisasi terhadap sektor pertanian Brazil. Tarif ekspor untuk produk-produk pertanian dikurangi sedangkan dukungan harga juga mulai dikurangi. Pola kebijakan ini terus bertahan hingga tahun 1995.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Cardoso yang pertama terjadi perubahan yang signifikan terhadap kebijakan pertanian Brazil. Pertama, dilakukan reformasi agraria dan mendorong keluarga pertanian untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Brazil juga mulai membentuk lembaga baru yang mengurusi masalah agrarian dan pertanian yaitu Ministry of Agrarian Development (MDA), sehingga saat itu Brazil memilki dua kementerian yang mengurusi masalah pertanian karena selain MDA ada juga Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply (MAPA). Pada pertemuan antar menteri WTO di Hong Kong, kedua lembaga ini kompa menyuarakan keterbukaan perdagangan dan hak bagi negara berkembang untuk bisa mendukung sektor pertaniannya. Kebijakan ini terus berjalan hingga sekarang, dimana Brazil semakin gencar untuk memoderniasasi sektor pertaniannya serta Brazil juga semakin aktif untuk mendorong liberalisasi pertanian. (***)

REFERENSI:

[1] CIA The World Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html (Online), diakses pada 4 Maret 2018.

[2] Fabio R Chaddad. Marcos S Jank, The Evolution of Agricultural Policies and Agribusiness Development in Brazil (Choices: The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues 21, 2006), hlm 85-90