MEMAHAMI PROBLEMATIKA HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM

Sebanyak enam orang mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis (Business Law) BINUS didampingi oleh para dosen, dari tanggal 25-28 November 2018 berkesempatan melakukan immersion program ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Rombongan dosen dipimpin oleh Ketua Jurusan Hukum Bisnis BINUS Shidarta dan Ahmad Sofian. Selain itu juga ikut hadir Bambang Pratama, Besar, dan Iron Sarira, sedangkan  mahasiswa yang turut dalam program ini adalah Raden Farhan Kamil, Ngurah Gde Juan Malem, Fauzi Cahyo Pratomo, Ramadhani Syahputra, Milleria Anastasia Prasetio, dan Runni Hana Fadhilah Hannis.

Salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa adalah berdiskusi dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City (Hanif Salim). Para pejabat yang juga hadir adalah Jati Heri Winarto (Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya) dan Taufik Fadillah (Fungsi Komunikasi). Para pejabat tersebut bahkan telah menemui rombongan BINUS sejak kedatangan di bandar udara Tan Son Nhat di kota Ho Chi Minh tanggal 25 November 2018. Konsul Jenderal dan isteri (Erlina Hanif Salim) dengan ramah dan hangat menyambut rombongan mahasiswa dan dosen BINUS. Beliau berdua bahkan menyiapkan secara khusus makan malam untuk menjamu rombongan BINUS yang baru saja berwisata di Delta Sungai Mekong.

Diskusi diadakan selepas maghrib dan makan malam pada tanggal 26 November 2018, bertempat di Wisma Negara di So 26, duong 11, P. Thao Dien, Q2, Ho Chi Minh City. Dalam kesempatan itu, Konsul Jenderal memaparkan sejarah singkat hubungan Indonesia dan Vietnam, tugas pokok dan fungsi Konsulat Jenderal RI di kota terbesar di Vietnam ini, dan berbagai problematika yang dihadapi oleh Indonesia dan Vietnam dalam membina hubungan bilateral mereka. Menurut Konsult Jenderal, sementara ini memang neraca perdagangan kedua negara masih menunjukkan sisi surplus di pihak Indonesia, namun beliau mengingatkan bahwa bukan tidak mungkin posisi ini akan berbalik apabila tidak cepat diantisipasi. Sebagai contoh ia menunjuk ekspor otomotif Indonesia untuk beberapa merek tertentu yang cukup dominan berseliweran di jalanan kota yang dulu bernama Saigon ini. Seiring dengan kemudahan berinvestasi yang terus digalakkan Pemerintahan Vietnam, boleh jadi para pemilik merek mobil terkenal dari luar Indonesia akan mengambil kesempatan tersebut dengan mendirikan pabrik mereka di negara tersebut, sehingga secara ekonomis bakal lebih menguntungkan. Kesempatan seperti ini jangan sampai lengah dan tidak dilirik oleh eksportir otomotif Indonesia.

Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Minh City telah diberi tanggung jawab khusus untuk membina hubungan antara Indonesia dengan 23 provinsi di bagian Selatan Vietnam. Untuk itu sudah banyak upaya dilakukan oleh Konsul Jenderal dalam mempromosikan Indonesia di hadapan para pelaku usaha Vietnam, demikian juga sebaliknya promosi kepada para pengusaha Indonesia agar mulai mencermati potensi pasar di Negeri Paman Ho yang sangat menjanjikan. Sekadar memberikan contoh, beliau menyebut produk kebanggaan Indonesia seperti pesawat terbang (beberapa sudah digunakan oleh Tentara Nasional Vietnam) dan gerbong kereta api (seiring dengan pembangunan infrastruktur kereta api yang akan menghubungkan bagian Utara dan Selatan Vietnam). Bahkan untuk  produk jamu dan kuliner Indonesia pun, menurut beliau, sungguh sangat memungkinkan untuk dipasarkan di negara yang berpopulasi 8,445 juta jiwa ini. Demikian juga dengan helm untuk pengendara sepeda motor di Vietnam, yang dalam pengamatan rombongan BINUS pun, memang belum mengikuti standar minimal keselamatan, padahal jumlah sepeda motor di kota ini ditaksir mencapai angka 7,5 juta buah.

Secara khusus, Konsul Jenderal yang memiliki pengalaman lama bertugas di TNI dan penugasan di berbagai negara (seperti Jepang dan Turki) menawarkan agar BINUS Group dapat “menghidupkan” kembali gagasan lamanya untuk membuka sekolah internasional di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh. Peluang ini sudah dimanfaatkan oleh banyak negara, seperti Inggris dan Australia, dan tampaknya masih belum tersentuh oleh pelaku jasa pendidikan dari Indonesia. Di kota ini, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (USSH VNU) sebenarnya sudah menjajaki dengan membuka Jurusan Studi Indonesia, yang setiap tahun berhasil menarik minat lebih dari 20 mahasiswa. Salah satu dosen BINUS, Kristianus Oktriono (saat ini manajer di BINUS Language Center) pernah menjadi pengajar bahasa Indonesia di universitas tersebut. Seandainya ada universitas di Indonesia yang berminat mendirikan sekolah di Vietnam, atau membuka Program Studi Vietnam di Indonesia, tentu hal tersebut akan banyak membantu “menjembatani” hubungan sosial-budaya di antara kedua negara.

KJRI mencatat saat ini ada 657 Warga Negara Indonesia yang bermukim di Ho Chi Minh City. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga-tenaga profesional yang bergerak di sektor formal. Oleh sebab itu, Konsul Jenderal mengatakan karakter ketenagakerjaan Indonesia di Vietnam sangat positif, dalam arti tidak bersinggungan dengan isu-isu yang kerap terjadi pada warga kita di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi. Problematika hukum yang tercatat selama ini, dapat dikatakan minor, umumnya berupa kriminalitas ringan akibat kasus penjambretan atau pencopetan yang berakibat pada kehilangan dokumen.

Dalam sesi tanya jawab, para mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis BINUS mengutarakan keingintahuan mereka tentang dampak pencanangan kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap hubungan bilateral, serta isu-isu sensitif seperti klaim irisan perbatasan antar-negara dan kasus-kasus illegal fishing. Konsul Jenderal menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang cukup bersahabat di mata pemerintah dan rakyat Vietnam. Diplomasi sebagai sahabat inilah yang terus ditunjukkan oleh perwakilan Indonesia di negara ini, khususnya oleh KJRI di Ho Chi Minh City. Sekalipun demikian, beliau menyatakan bahwa Indonesia wajib memperlihatkan kekuatan posisi tawarnya sebagai negara besar. Misalnya, terkait isu perbatasan Indonesia-Vietnam d Laut China Selatan. Indonesia secara tegas menekankan pada keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic Nation) menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), dan hal ini harus dihormati oleh Vietnam yang bukan tergolong Negara Kepulauan.

Ketua Jurusan Hukum Bisnis BINUS Shidarta dalam awal acara menyampaikan pentingnya posisi Vietnam sebagai salah satu mitra Indonesia di dalam ASEAN. Ia memberi aksentuasi pada kerja sama di bidang pendidikan hukum yang selama ini belum dijajaki secara serius. Kajian-kajian hukum lintas negara belum banyak dilakukan, padahal dari sisi sistem hukum, sebenarnya ada banyak kesamaan konsep antara hukum Indonesia dan hukum Vietnam. Itulah sebabnya, pada kesempatan kunjungan kali ini ke Vietnam, rombongan mahasiswa diajak untuk memulai pendekatan ini dengan mempresentasikan sekilas tentang sistem hukum Indonesia. Presentasi ini akan diadakan pada tanggal 27 November 2018 di kampus University of Economics and Law di Ho Chi Minh City. (***)