TATA KELOLA INTERNET DI MATA DOSEN HUKUM BISNIS BINUS
Salah satu dosen jurusan Hukum Bisnis BINUS Dr. Bambang Pratama menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia 2018 (ID-IGF 2018) yang mengambil tema Internet yang dapat dipercaya, aman, dan berdaulat. Seminar yang dilakukan pada tanggal 1 November 2018 di Perpustakaan Nasional, Medan Merdeka ini salah satunya membahas isu hukum tentang perlindungan data pribadi dan implikasi penerapan GDPR bagi Indonesia.
Dalam kaitannya data pribadi, saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif tentang data pribadi. Meski demikian bukan berarti tidak ada aturan yang mengatur tentang data pribadi. Untuk merespon tantangan GDPR tentunya Indonesia harus siap dengan memiliki instrument hukum tentang perlindungan data pribadi. Kondisi saat ini RUU perlindungan data pribadi (RUU-PDP) telah menjadi salah satu program Prolegnas, sehingga diharapkan aturan hukum yang ada dalam RUU-PDP mampu mengantisipasi ketentuan GDPR dan dapat melindungi data pribadi secara efektif.
Isu lainnya yang dibahas dalam seminar ID-IGF adalah hoax dan cyber bullying. Kedua isu di atas merupakan Isu-isu yang dihadapi oleh kaum muda diantaranya adalah cyber bullying dan online fraud. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan memberikan edukasi bagi kaum muda agar tidak terjebak dengan perilaku cyber bullying atau menjadi korban.
Isu infrastruktur yang dibahas adalah terkait pemanfaatannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Saat ini sebanyak 80 persen konten Internet berada di luar Indonesia, yang mana konten adalah oil dalam dunia digital. Di sisi lain, kondisi Indonesia belum memiliki keunggulan di bidang digital ekonomi. ID-IGF diharapkan memiliki solusi untuk mempertemukan para stakeholder untuk menjawab tantangan digital ekonomi. Belajar dari pemerintah China yang telah membangun fiber optic sejak tahun 1993, dan kemudian ekonomi digitalnya bergerak maju, maka tantangan Indonesia paska pembangunan fiber optic adalah mengembangkan digital ekonomi.
Masukan dari para ahli seminar ID-IGF 2018 menjadi penting, karena akan menjadi laporan dari kegiatan ID-IGF Indoensia untuk dilaporkan pada pertemuan Tata Kelola Internet Global (IGF) di Paris Perancis pada pertengahan bulan November tahun ini. Pertemuan rutin IGF (Internet Governance Forum) Global menjadi perhatian dunia karena posisi IGF yang berada di bawah payung PBB diharapkan dapat menjembatani kepentingan negara-negara di dalamnya. Oleh sebab itu, masukan dari para ahli IT dan hukum di Indonesia menjadi sangat penting untuk dapat disuarakan ke dalam forum IGF global.(***)
