PELATIHAN ‘LEGISLATIVE DRAFTING’ DI INTERNAL BINUS

Legislative drafting adalah suatu teknik perancangan peraturan perundang-undangan, namun dalam lingkup internal suatu institusi privat dapat juga dimaknai sebagai perancangan aturan-aturan internal di institusi tersebut. Ada banyak teknik perancangan yang dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat diadopsi untuk diterapkan juga dalam pembentukan peraturan di internal suatu perusahaan. Hal yang sama terjadi di Universitas Bina Nusantara, khususnya setelah ditetapkannya Statuta Tahun 2018.

Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan statuta yang baru ini, maka ada banyak peraturan yang harus didesain ulang atau dibentuk baru. Untuk itulah, maka pada tanggal 8 Juni 2018, bertempat di Ruang 311 Kampus Anggrek BINUS, diadakan pelatihan perancangan peraturan dan keputusan administratif, yang diberikan oleh salah satu dosen Jurusan Hukum Bisnis (Business Law) BINUS, Dr. Shidarta. Hadir dalam pelatihan ini 17 peserta dari berbagai unit dan center yang ada di lingkugan Universitas Bina Nusantara. Acara ini difasilitasi oleh BINUS Corporate Learning and Development (BCL&D), sebuah divisi yang bertugas mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Yayasan Bina Nusantara.

Dalam pelatihan ini diperkenalkan sekilas dasar-dasar teknik perancangan dan praktik perancangan suatu peraturan yang sederhana. Para peserta secara aktif berdiskusi tentang kendala yang mereka hadapi selama ini, sehingga tahu persis apa rasio di balik formulasi redaksional yang ada pada judul, konsiderans, dasar hukum, sampai pada penutup suatu aturan. Juga diperkenalkan beberapa asas penting yang relevan. Para peserta juga mengambil peran menentukan dan mempresentasikan contoh suatu materi muatan yang kemudian dituangkan ke dalam template peraturan yang sudah disiapkan. Pada akhir pelatihan, para peserta menyatakan harapannya agar pelatihan serupa dapat dilanjutkan dalam waktu dekat, agar mereka  bertambah yakin bahwa cara perancangan yang sudah dilakukan selama ini memang sejalan dengan dasar-dasar teori legislative drafting. Harapannya tentu tidak sekadar format peraturan di BINUS saja bisa yang dirapikan dan diseragamkan, melainkan juga materi muatan yang terkandung di dalam peraturan itu penting untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Jurusan Business Law BINUS juga membuka kesempatan bagi institusi lain yang berminat untuk memberikan pelatihan serupa, sebagai bentuk community service atau professional service. Termasuk di dalamnya, membantu instansi publik dan privat dalam perancangan peraturan, seperti peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, peraturan desa, dan peraturan perusahaan (di lingkungan badan usaha privat). (***)