TIGA DOSEN HUKUM BINUS DI REMBUK NASIONAL 2017
Rembuk Nasional 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan forum rembuk ketiga yang diinisiasi Pemerintah Indonesia. Forum Rembuk Nasional merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam dua belas kelompok bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditawarkan alternatif solusinya sebagai bahan perbaikan dan percepatan capaian kinerja untuk dua tahun ke depan. Acara berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tiga dosen Jurusan Hukum Bisnis (Business Law) BINUS, yaitu Erni Herawati, Nirmala Mani, dan Siti Yuniarti berkesempatan hadir pada forum Rembuk Nasional 2017 untuk bersama-sama dengan partisipan lain memberikan masukan, saran, kritik serta gagasan kepada Pemerintah. Partisipasi mereka merupakan wujud nyata dari caturdharma perguruan tingggi yang dikembangkan oleh BINUS, yang mencakup peran dosen dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan diri.
Dua belas yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017 ini mencakup bidang-bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan Polhukan dan Ketahanan Nasional, Bidang Merawat Kebhinekaan dan Memperkokoh NKRI, Bidang Menata Eknonomi, Industri dan Perdagangan, Bidang Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas, Bidang Menuju dan Mengelola Keamanan Pangan, Bidang Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional, Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Bidang Menata Lingkungan, Kehutanan dan Pertanahan, Bidang Menata Sistem Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusa, Terbarukan dan Pendidikan Inovasi, Bidang Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Industri Kreatif dan terakhir Bidang Cyber Resilence: Sistem Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional.
Nirmala Mani berkesempatan hadir pada bidang rembuk #7 tentang Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang merupakan tindak lanjut dari Rembuk Daerah yang diselenggarakan di Universitas Patimura Ambon. Bidang rembuk ini membahas kinerja Pemerintah sekaligus memberikan rekomendasi terkait perhubungan laut, sumber daya alam non-hayati, wilayah perbatasan maritim, sumber daya perikanan, energi laut serta pariwisata bahari.
Pada bidang rembuk #8 tentang Menata Lingkungan Kehutanan dan Pertanahan, Erni Herawati mencatat beberapa permasalahan terkait dengan sektor kehutanan. Di antara isu yang muncul yaitu adanya usulan agar dibuat suatu road map atas hasil-hasil hutan yang disepakati bersama agar larangan untuk ekspor menjual kayu bulat dapat memberikan pengaruh terhadap adanya nilai tambah bagi kayu yang dijual dalam bentuk potongan. Terhadap adanya izin terhadap pengelolaan hutan, ternyata tidak bisa begitu saja dieksekusi, bagaimana jika faktanya di dalam hutan terdapat masyarakat desa yang sudah lebih dulu ada dibanding izin pengelolaan hutannya? Berkaitan dengan pendaftaran tanah, maka muncul usulan agar titik-titik peta ukur dilakukan digitalisasi dengan menggunakan koordinat dan bukan lagi manual. Hal lain yang tidak kalah penting adalah agar bagaimana agar penggunaan istilah dalam kebijakan di bidang agraria lebih melihat pada aturan-aturan yang lebih tinggi, agar tidak timbul kesalahan dalam nomenklatur yang dikuatirkan bisa berdampak pada kesalahan dalam pembentukan organisasi dalam pemerintahan.
Sementara itu, Siti Yuniarti hadir dalam bidang rembuk #12 tentang Cyber Resilience: Sistem Pengelolaan Data dan Diseminasi Informasi Nasional. Hoax dan penanganan cyber crime merupakan salah satu isu yang hangat di bahas dalam bidang rembuk ini. Urgensi regulasi serta eksistensi institusi yang khusus menangani cyber security adalah beberapa poin yang dicatatkan dalam bidang rembuk ini, selain membangun cyber culture masyarakat dan infrastruktur. (***)
