RAPBN 2018 FOKUS DANAI INFRASTRUKTUR

Oleh REZA ZAKI (Juli 2017)

Tahun politik sudah semakin dekat. Pola alokasi anggaran pun berbeda di setiap rezim. Rezim SBY dan Jokowi pun memiliki pola alokasi anggaran di tahun terakhir masa jabatan yang berbeda. Pada rezim SBY, pola anggaran biasa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menitikberatkan pada kepentingan jangka pendek. Sementara, pada rezim Jokowi, fokus alokasi anggaran di titik beratkan pada infrastruktur yang masih perlu mendapatkan perhatian cukup besar. Pemerintahan Jokowi memiliki ambisi besar pada beberapa kementrian seperti kementrian PU, Kementrian Perhubungan, kementrian sosial, dan kementrian desa. Pada keempat kementrian itu, Presiden mengucurkan anggaran terbesar dibandingkan dengan kementrian lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 sebanyak 225 proyek. Proyek-proyek ini merupakan prioritas karena harus segera diselesaikan atau dikerjakan sebelum tahun 2019. Setidaknya ada 12 PSN yang dibiayai lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi. Di antaranya PLTU Batang 2×1000 MW senilai Rp 54 triliun, Palapa Ring paket Barat, Tengah dan Timur, SPAM Umbulan dan beberapa proyek jalan tol yang telah melewati proses Penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Sedangkan kategori PSN dengan pembiayaan KPBU lainnya yang telah siap dilelang sebanyak 9 proyek, mulai dari proyek pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Patimban dan lagi-lagi sejumlah ruas jalan tol yang sedang dalam proses persiapan. Tak hanya lewat KPBU, proyek strategis Jokowi juga didorong menggunakan skema pembiayaan PINA (pembiayaan investasi non anggaran pemerintah). Hal ini untuk mendorong partisipasi swasta mengingat kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan dana infrastruktur hanya sekitar 41%. Setidaknya ada 18 proyek yang dibiayai oleh PINA yang masuk ke dalam PSN, yang juga didominasi oleh proyek jalan tol.

Saat ini pemerintah tengah merevisi perubahan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut dalam rangka mengevaluasi dan menambah beberapa proyek dalam rangka mempercepat pelaksanaan proyek tersebut. Setidaknya ada 15 proyek yang dihapus dari daftar PSN karena tidak ada kemajuan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pembangunan terminal LPG Banten dan pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LCNG di Pulau Jawa. Pemerintah juga menambahkan 55 proyek baru senilai Rp 1.198 triliun yang meliputi 32 proyek APBN (murni dana pemerintah), 7 KPBU, 3 PINA (non APBN murni), 13 proyek swasta murni dan 1 program khusus pesawat, yakni R-80 dan CN-245 (Detik, 2017).

Presiden Jokowi berharap tahun 2018 ini dapat menjawab dan memenuhi seluruh janji dalam Nawa Cita. Para menteri dihimbau agar bisa langsung melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek ini dan tidak sekedar menyerahkan kepada pejabat eselon 1, eselon 2, atau eselon 3. Sementara, dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen, dengan laju inflasi sebesar 3,5 persen plus minus satu persen. Lalu, nilai tukar atau kurs rupiah sebesar Rp13.500 sampai Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen. Adapun, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) diproyeksi berada di kisaran US$45 sampai US$60 per barel (CNN, 2017).

Berdasarkan kalkulasi tersebut serta melihat kebutuhan nasional yang begitu mendesak, alokasi RAPBN 2018 ke sektor infrastruktur merupakan hal yang tepat dikarenakan upaya pemerintah untuk bisa meyakinkan iklim bisnis yang membutuhkan infrastruktur yang baik untuk mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Infrastruktur yang baik juga akan mengurangi beban logistik investor dalam aktifitas perdagangan mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan meningkatkan nilai tambah suatu daerah karena pembangunan akan dibarengi dengan tumbuhnya pusat-pusat bisnis, perkantoran, pendidikan, dan hiburan. Dan yang paling penting adalah pemerintah dapat memangkas biaya logistik di masa depan dalam rangka menciptakan stabilisasi harga terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia timur.

Selain alokasi anggaran untuk infrastruktur, Presiden Jokowi juga fokus pada pendanaan sosial yang masih terus dikucurkan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Indonesia masih terus berupaya untuk menurunkan kesenjangan atau gini rasio yang menjadi ancaman setiap negara. Diharapkan dengan proyek RAPBN 2018 ini, pembangunan berkeadilan di antara pulau-pulau di Indonesia akan membangun peningkatan sosial dan ekonomi warga Indonesia. (***)

REFERENSI:

Detik (2017), Apa Kabar Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas Jokowi ?, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3518477/apa-kabar-proyek-proyek-infrastruktur-prioritas-jokowi (Online), diakses pada 1 Juli 2017

CNN (2017), RAPBN 2018 Masih Fokus Biayai Infrastrutkur, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170531080328-78-218436/rapbn-2018-masih-fokus-biayai-infrastruktur/ (Online), diakses pada 1 Juli 2017