ROADMAP INDUSTRI HALAL DI INDONESIA
Oleh: Abdul Rasyid (Mei, 2017)
Potensi bisnis industri halal di dunia sangat besar. Saat ini berbagai negara, baik negara muslim maupun non-muslim berlomba-lomba menggarap potensi bisnis syariah. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report 2016/2017 nilai belanja makanan dan gaya hidup (food and lifestyle sector expenditure) Muslim di sektor halal dunia mencapai US$1,9 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan naik menjadi US$ 3 pada tahun 2021.
Global Islamic Economy Report 2016/2017 menempatkan Malaysia, United Arab Emirates dan Bahrain secara berurutan di peringkat teratas sebagai negara yang paling berkembang dalam industri halal di dunia. Malaysia menempati peringkat pertama karena kinerjanya yang kuat di sektor keuangan Islam dengan jumlah aset yang besar, pemerintahan yang maju dan memberikan dukungan penuh, dan memiliki nilai kesadaran tertinggi. Meskipun peringkat Malaysia di tahun 2016 sedikit menurun dalam indikator Halal Food yaitu diposisi kelima, namun ia berada diperingkat kedua dalam indikator Halal Travel and Halal Pharmaceuticals dan Cosmetics. Hal ini mencerminkan sektor pariwisata yang kuat dan sertifikasi produk halal yang canggih. Berdasarkan kriteria di atas, Malaysia dianggap layak menempati urutan pertama dalam industri halal dunia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa berkembang pesatnya industri halal di Malaysia karena adanya dukungan kuat dari pemerintah. Malaysia mulai fokus mengembangkan industri halal pada tahun 2006 dan di tahun 2008 membuat roadmap industri halal sebagai acuan dalam mengembangkan industri tersebut. Semenjak itu berbagai inisiatif dan insentif diberikan pemerintah Malaysia agar industri halal bisa berkembang dan tubuh dengan cepat. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia mendirikan Halal Industry Development Corporation (HDC), yaitu badan khusus untuk membina pembangunan industri halal. Tugas HDC adalah merekayasa kondisi bisnis di Malaysia agar pelaku usaha asing dan dalam negeri tertarik untuk berinvestasi mendirikan perusahan yang bergerak dalam bidang produksi halal atau menyediakan jasa halal. Pemerintah Malaysia juga memberikan biaya sertifkasi halal yang murah terutama bagi industri kecil dan menengah. (www. bisnis.com, 1/08/16)
Di samping itu, negara-negara non-Muslim juga berlomba-lomba mengembangkan halal industri. Jepang dan korea merupakan negara yang aktif dalam mengembangkan industri halal, padahal jumlah penduduk Muslim di negara tersebut jumlahnya sedikit. Jepang penduduk Muslimnya sekitar 100 ribu dan Korea sekitar 150 ribu. Akan tetapi turis yang masuk ke negara Jepang sekitar 24 juta orang per-tahunnya dan sebagian dari turis tersebut adalah Muslim. Begitu juga dengan Korea di mana turis Muslim yang berkunjung ke sana sekitar 1 juta orang. (www.dream.co.id, 24/05/17). Kedua negara tersebut melihat potensi bisnis yang besar dengan banyaknya wisatawan Muslim yang datang ke negara mereka dengan menyediakan berbagai fasilitas dan produk halal. Malah produk-produk halal dari negara tersebut saat ini mulai merambah masuk ke negara-negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia.
Lalu bagaimana dengan perkembangan industri halal di Indonesia? Apabila kita lihat laporan Global Islamic Economy Report 2016/2017 di atas, Indonesia menempati posisi 10 (sepuluh), jauh tertinggal dari Malaysia yang berada diposisi pertama. Dari berbagai indikator yang ada, Indonesia dinilai kuat di bidang travel halal di mana pemerintah berperan aktif dalam mempromosikan hal tersebut. Namun di bidang lainnya dinilai relatif kuat. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar di dunia yang dikaruniai dengan berbagai sumber daya alam seharusnya bisa menjadi pemain utama di kancah nasional dan internasional khususnya di bidang industri halal. Namun peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri halal belum terukur dan terencana dengan baik, sehingga terkesan kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan sesaat lalu hilang tanpa kejelasan. Oleh sebab itu, perlu dukungan penuh pemerintah dalam hal mengembangkan industri halal di Indonesia. Dari berbagai diskusi yang dilakukan akhir-akhir ini tentang industri halal, penulis sepakat agar pemerintah segera membuat roadmap industri halal guna meningkatkan pertumbuhan sektor industri halal. Dengan adanya roadmap industri halal tersebut diharapkan tujuan dan rencana perkembangan industri halal di Indonesia semakin lebih terarah. Pemerintah harus melakukan langkah cepat dalam membuat roadmap industri halal, kalau tidak maka kita akan selalu selalu penjadi penonton bukannya pemain utama di sektor industri halal. (***)
