KOMITMEN PERTEMUAN MENTERI WTO DI DAVOS 2017

Oleh REZA ZAKI (Februari 2017)

Para menteri negara anggota World Trade Organization (WTO) bertekad segera menyelesaikan hasil-hasil yang dicapai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain membahas status perundingan WTO di Jenewa, para menteri juga membahas persiapan KTM WTO ke-11 di Argentina pada Desember mendatang. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang melakukan pertemuan dengan para menteri negara sahabat di Davos, kemarin, Rabu (18/1), sebelum menghadiri pertemuan informal negara-negara WTO pada esok hari nanti Jumat (20/1/2017), di sela-sela pertemuan World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss.

“Khusus isu WTO, para menteri di pertemuan ini umumnya sepakat agar hasil-hasil KTM di Bali tahun 2013 dan KTM Nairobi tahun 2015 dituntaskan. Para menteri juga berharap agar KTM WTO ke-11 menghasilkan kemajuan pada isu-isu Doha, terutama di bidang pertanian. Selain itu juga dimulai pembicaraan mengenai isu-isu baru berdasarkan prinsip exploratory basis,” ungkap Mendag. Pertemuan pertama dilakukan Mendag, Enggar dengan Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri Filipina, Ramon M. Lopez; disusul pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada yang baru dilantik pada 10 Januari 2017 lalu, Francois-Philippe Champagne; Menteri Luar Negeri dan Keagamaan, Argentina, Susana Malcorra; Menteri Perdagangan dan Industri India, Nirmala Sitharaman; dan Wakil Menteri Perdagangan RRT, Wang Shouwen.

Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk membahas status hubungan perdagangan bilateral dan kerja sama dalam forum regional seperti ASEAN dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). “Pertemuan ini cukup produktif untuk memahami lebih dalam pandangan masing-masing mengenai status perundingan WTO di Jenewa maupun isu lain yang menjadi perhatian bersama, terutama perkembangan perdagangan bilateral dan hal-hal yang perlu segera dilakukan,” lanjutnya. Lebih lanjut, Indonesia bersama Filipina, India, dan RRT juga sepakat mengenai pentingnya memanfaatkan momentum pertemuan di Davos guna menyelesaikan perundingan substantif RCEP pada 2017.

Sementara dengan Kanada, kedua negara sepakat mendorong dilakukannya studi kelayakan untuk merundingkan sebuah free trade agreements (FTA) antara ASEAN dan Kanada. Pada ranah bilateral, Mendag Enggar antara lain mencapai kesepakatan dengan Filipina terkait fasilitasi perdagangan produk farmasi dan berkolaborasi menghadapi kemungkinan dikeluarkan dari daftar produk carrageenan (hidrokoloid berbasis rumput laut) dari daftar produk bahan pangan organik di Amerika Serikat. Dicapai pula kesepakatan mengenai rencana kunjungan pelaku bisnis Kanada ke Indonesia, rencana penyelenggaraan pertemuan dua tahunan Menteri Perdagangan Indonesia dan India menjelang akhir Februari 2017, serta pengurangan defisit neraca perdagangan dengan RRT.

Apa yang dibahas dengan mitra adalah menyepakati landasan yang lebih kokoh untuk membawa hubungan perdagangan dan investasi bilateral ke tahapan berikutnya. Ini dilatarbelakangi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia tahun ini yang tidak terlalu menjanjikan di tengah maraknya sentimen anti-perdagangan di berbagai belahan dunia. Di sela-sela pertemuan bilateral pada Rabu (18/01), Mendag Enggar juga menyempatkan diri berbicara pada sebuah diskusi roundtable yang digelar Tsing Hua University guna membahas kebijakan dan langkah aksi mewujudkan konsep One-Belt, one-Road atau OBOR dari RRT.

Mendag Enggar menggarisbawahi bahwa OBOR tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan prakarsa Poros Maritim Dunia yang dikembangkan Presiden Jokowi. Hal ini karena keduanya bersinggungan erat sebagai aspirasi Indonesia dan RRT sebagai negara maritim. Pertemuan lainnya yang dilakukan Mendag Enggar ialah dengan Delegasi Pakistan, Swiss, Australia, Direktur Jenderal WTO, Brasil, dan Afrika Selatan.

Dalam agenda isu KTM WTO ke-11 di Argentina dipastikan akan menemukan kendala besar terkait upaya Negara-negara anggota WTO dalam upaya mencapai permanent solution pada isu public stockholding yang dijanjikan sejak KTM WTO ke-9 di Bali, Indonesia. Sampai perhelatan KTM WTO ke-10, di Nairobi belum ada pembahasan cukup berarti mengenai dasar kebijakan pertanian bagi Negara-negara anggota WTO yang kini sudah berjumlah 164 negara. (***)

–