PEMBENTUKAN BADAN SIBER NASIONAL SEBAGAI MOMENTUM OPTIMALISASI RUANG SIBER

Oleh Bambang Pratama (Januari 2017)

Di awal tahun 2017 salah satu program yang akan dibuat pemerintah dalam waktu dekat adalah membentuk Badan Siber Nasional (BASINAS). Pembentukan BASINAS memang bukanlah program yang muncul secara tiba-tiba pada tahun 2017 tetapi sudah terlebih dahulu diwacanakan sejak tahun 2016. Berdasarkan pemberitaan di berbagai media, alasan utama pembentukan BASINAS adalah untuk mengawasi lalu-lintas informasi dan interaksi di ruang siber. Selain itu, di tengah-tengah tingginya lalu lintas informasi negatif terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta saat ini, derajat urgensi pembentukan badan siber dirasakan juga ikut meningkat. Alasannya, banyak informasi ujaran kebencian (hate speech), hoax, meme dan sebagainya yang beredar menimbulkan implikasi negatif. Selain banyaknya masalah informasi negatif di Internet, salah satu pembentukan badan siber nasional juga diperuntukkan untuk menanggulangi masalah kejahatan siber.

Belajar dari pengalaman di negara lain, seharusnya momentum pembentukan BASINAS bisa disinergikan dengan aktivitas siber lainnya. Motif pembentukan BASINAS seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan aspek kriminal semata. Tetapi bisa dikaitkan dengan aspek lainnya, seperti: (1) penguatan ekonomi digital, (2) digunakan untuk kepentingan diplomasi seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, (3) sebagai penguatan untuk kemanan negara, dan sebagainya. Jika melihat dari langkah pemerintah, terlihat bahwa isu yang muncul di ruang siber tidak mencerminkan aspek-aspek di atas. Salah satu contohnya ketika muncul pemberitaan bahwa Kominfo merekrut 1000 tentara siber. Hal ini menunjukkan kepada publik seolah-olah negara ini berada dalam kondisi yang gawat sehingga diperlukan tentara siber. Seharusnya sisi lain yang lebih humanis bisa dikedepankan. Selain itu, pembentukan BASINAS juga harus mampu menciptakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dengan berbagai fasilitas yang ada untuk melakukan aktivitas ekonomi digital.

Penjaga Ekonomi Digital

Keberadaan BASINAS untuk meningkatkan ekonomi digital akan sejalan dengan roadmap e-commerce yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di sini BASINAS bisa berperan lebih, dengan cara menjaga dan memastikan jalannya e-commerce yang telah dipetakan sebelumnya oleh pemerintah. Di samping menjaga jalannya transaksi elektronik di Indonesia, BASINAS juga harus menjadi lembaga yang sinergi dengan badan negara lainnya, diantaranya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengapa hal ini menjadi penting? karena arah dari transaksi elektronik ke depannya adalah cashless dan transaksi uang digital di masa yang akan datang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk meningkat. Secara pragmatis, bisa saja dikatakan transaksi elektronik dan sistem pembayaran adalah domain Kominfo dan Bank Indonesia. Tetapi jika pemerintah masih memiliki pola pikir demikian, maka ruang siber di Indonesia tidak akan pernah bisa dioptimalkan karena sistem strategi pemerintah masih terdikotomi. Padahal sistem yang berlaku di ruang siber adalah adalah sistem yang sangat sinergi dengan sistem lainnya.

Penjaga Keamanan Siber

Dalam konteks keamanan siber secara normatif Indonesia belum memiliki landasan konsep yang jelas tentang keamanan digital. Salah satu alasannya: tidak berjalannya standardisasi sistem elektronik nasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Perlu diinformasikan bahwa pengaturan standardisasi sistem elektronik di Indonesia menjadi polemik karena terikat dengan standardisasi asing atau menggunaan suatu sistem tertentu yang berbayar (proprietary system). Oleh sebab itu, terlepas dari perdebatan standardisasi tersebut di atas keberadaan BASINAS bisa menjadi jembatan untuk mengatasi masalah standardisasi ini. Mengapa standardisasi ini menjadi penting, karena tanpa adanya standar maka masalah keamanan tidak akan pernah terjawab dengan baik, salah satu contohnya adalah tentang perlindungan data pribadi.

Selain masalah keamanan yang lebih bersifat individu dan privat ada masalah keamanan yang sifatnya rahasia negara dan bersifat publik. Saat ini juga belum ada pengawas yang kuat untuk menjaga lalu lintas informasi penyelenggara negara. Meski transparansi penyelenggaraan negara telah dijaga oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) akan tetapi lalu lintas dari informasi publik di ruang siber ini yang perlu dipikirkan oleh BASINAS secara lebih mendalam. Pasalnya, informasi elektronik bisa dibolak-balik oleh teknologi dari yang sifatnya bebas menjadi informasi yang berbayar. Padahal misalnya secara esensi, seharusnya informasi tersebut adalah informasi pubik yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.

Dalam kaitannya informasi yang bersifat rahasia negara, BASINAS tentunya juga harus sinergi dengan Kementerian Pertahanan dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Jika saat ini keberadaan Lemsaneg seolah-olah kurang disebut sebagai lembaga strategis, tetapi dalam interaksi informasi rahasia negara yang dilakukan oleh aparat negara kedudukan Lemsaneg menjadi sangat penting. Misalnya alur informasi yang berjalan dari suatu pejabat kepada bawahannya, seharusnya tidak boleh bocor kepada pihak manapun. Kemanan dalam lintasan jalur informasi rahasia negara memang menjadi domain Lemsaneg, tetapi jika ada informasi yang beririsan dengan jenis informasi lainnya atau kebocoran informasi maka tugas untuk menjaga rahasia negara ini juga memerlukan dukungan dan kordinasi dari BASINAS juga tentunya. Oleh sebab itu, di sini posisi BASINAS menjadi lebih kompleks dari sebelumnya.

Penutup

Langkah pemerintah untuk membentuk BASINAS merupakan langkah yang sangat baik untuk mengatur dan melakukan optimalisasi ruang siber secara luas. Dalam pembentukan BASINAS, pemerintah seharusnya mampu meramu secara tepat peran BASINAS dalam berbagai aspek, karena isu dalam siber tidak semata-mata isu hoax, fitnah, dan kejahatan siber. Tetapi ada isu-isu lain yang menjadi peluang untuk mensejahterakan masyarakat secara ekonomi, yang mana peta jalannya sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal aspek keamanan secara umum pengaturannya sudah ada tetapi sayangnya masih tersebar dan belum memiliki peta jalan seperti aspek ekonomi. Oleh sebab itu salah satu peran penting yang diperlukan dari BASINAS adalah mendorong peta jalan keamanan digital nasional. (***)