KTT G-20 DAN EKONOMI MARJINAL

Oleh REZA ZAKI (September 2016)

Sudah sebelas kali KTT G-20 diadakan. Selama 4-5 September 2016, KTT G-20 diadakan di Hangzhou, China (Tiongkok). KTT G-20 pertama kali diadakan untuk merespon krisis finansial dunia pada tahun 2007-2010. G-20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum ini menjadi medium bertemunya para menteri keuangan masing-masing negara, termasuk gubernur bank sentral. Sementara pada KTT G-20 dijadikan forum pemimpin negara untuk berkoordinasi membangun stabilitas dunia.

Ada kurang lebih 2/3 penduduk dunia di sini termasuk menghimpun hampir 90 persen GNP dunia dan 80 persen total perdagangan dunia. Terdapat dua kutub negara di internal G-20 yakni kutub utara yang diwakili oleh negara maju dan kutub selatan yang diwakili oleh negara berkembang. Bertemunya kedua kutub tersebut diharapkan dapat mewakili aspirasi ekonomi dunia dan membangun tatanan ekonomi internasional yang semakin berkeadilan.

Dalam KTT G-20 kesebelas ini ada dua hal serius yang perlu menjadi proyeksi ekonomi internasional dalam beberapa tahun mendatang. Pertama, reformasi perpajakan. Isu ini diangkat dalam rangka mengingatkan kepada negara anggota G-20 agar tidak melakukan penurunan pajak secara signifikan di masing-masing Negara karena dapat berakibat kepada erosi perpajakan serta menurunnya pendapatan negara yang keuntungannya dapat digunakan sebagai modal membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, subsidi pertanian, hingga membangun ekonomi lokal. Oleh karena itu, Indonesia saat ini pun sedang gencar merealisasikan tax amnesty yang memiliki target penyerapan hingga 10 persen agar tidak terjadi praktik penggelapan pajak yang merugikan negara. Kedua, pengembangan UMKM baik membangun industri baru dan ekonomi digital. Pemerintah G-20 harus mempersiapkan regulasi yang bisa menopang kehadiran kompetisi UMKM yang bertransformasi ke ruang digital. Efisiensi ekonomi tumbuh signifikan serta membangkitkan model sharing economy untuk pemerataan pendapatan. Salah satu regulasi yang perlu segera diatur selain e-commerce ialah financial technology (fintech) yang menjadi garis demarkasi antara kewenangan swasta, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan dalam konteks Indonesia.

China sebagai motor ekonomi global sungguh dinanti perannya oleh negara-negara lain. Dalam tujuh tahun terakhir, pasca krisis yang terjadi, memang perekonomian dunia tidak pernah tumbuh lebih dari 3,5 persen. Hal ini terjadi karena ada stagnasi produksi terutama dari China. Kemudian dari sisi permintaan juga masih dalam kondisi yang buruk. Perusahaan besar di dunia sebenarnya memiliki ruang investasi, akan tetapi masih ada keraguan, begitu pun rumah tangga.

Akhirnya global trade akan tetap lemah. Ini artinya, ekspor dan impor zero growth. Kondisi ini menyebabkan ekonomi dunia menjadi marjinal. Situasi ini sulit untuk diprediksi akan kembali normal pada tahun berapa. Namun yang jelas, pemahaman bahasa kebijakan KTT G-20 ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan dunia untuk kembali berinvestasi dan menghidupkan transaksi perdagangan dunia yang mengalami kemacetan akhir-akhir ini. (***)