SEMINAR NASIONAL PEMBARUAN HUKUM DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA
Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., dosen Jurusan Business Law BINUS pada tanggal 9 Agustus 2016 diundang menjadi pembicara dalam seminar nasional berjudul “Mendorong Reformasi Regulasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)’ di Kampus Universitas Paramadina Jakarta. Seminar ini juga disponsori oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Gerakan Muda Kosgoro dan Justice and Constitutional Studies Center (JCSC), bertujuan untuk mendapat pandangan hukum dalam menghadapi MEA.
Seminar diisi oleh narasumber dari bidang ekonomi, praktisi, dan hukum. Diskusi dibuka dengan paparan Handa S. Abidin, Ketua Jurusan Hukum Universitas Podomoro bahwa MEA secara legal standing tidak mengikat karena masalah ratifikasi. Tetapi hal penting yang harus dipikirkan dalam menghadapi MEA adalah keterbukaan akses masuk barang, jasa dan tenaga ahli ke Indonesia yang perlu diatur lebih lanjut agar bangsa Indonesia tidak menjadi pasar semata.
Prof. Sunaryati Hartoni membuka diskusi hukum dengan menyodorkan berbagai tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi MEA. Prof. Sunaryati Hartono sependapat dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa pembaruan hukum saat ini seharusnya dengan cara kodifikasi parsial. Hal ini didasarkan pada alasan tingginya kebutuhan hukum dengan waktu yang cepat. Oleh sebab itu pengkitaban hukum tidak disarankan karena memakan waktu yang lama.
Untuk menentukan bidang hukum apa saja yang perlu diperbaruai, Prof. Sunaryati menyarankan hukum bisnis terlebih dahulu agar hukumnya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. Di samping itu, hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah fondasi hukum yang dibuat harus berpijak pada falsafah Pancasila. Indonesia seharusnya mengadopsi Pancasila karena bangsa barat saat ini telah mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila. Contohnya: kebersamaan dan gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Untul itu, maka dengan kebersamaan bangsa Indonesia akan menjadi kuat sebagaimana dikutip dari pidato calon presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton.
Keterlibatan dosen Business Law, Bambang Pratama pada seminar ini untuk memberikan pandangan tentang hukum siber dalam rangka pembaruan hukum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi digital. Sunil Tolani dalam kesempatan ini juga membagikan pengalamannya tentang jatuh bangunnya menjadi entrepreneur. Menurutnya, jika banyak entrepreneur dari Indonesia, maka ekonomi Indonesia akan kuat. Hal ini juga dibenarkan oleh Handi Riska Idris, dosen Ekonomi Universitas Paramadina. Menurutnya, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia memang meningkat, tetapi tidak berkualitas. Hal ini disebabkan karena yang tumbuh adalah belanja rumah tangga dan belanja negara. Seharusnya yang tumbuh adalah sektor-sektor produksi sebagai penunjang ekonomi. (***)
