KEADILAN INFORMASI MEDIA PENYIARAN TELEVISI BAGI MASYARAKAT INDONESIA
Oleh ERNI HERAWATI (Juni 2016)
Tulisan ini hendak mengingatkan kembali pekerja-pekerja media massa, khususnya lembaga penyiaran televisi tentang isi media pada saat-saat menjelang sampai dengan sesudah hari libur lebaran tahun ini. Tulisan tentang topik ini juga pernah dimuat dalam Jurnal Humaniora Vol.3. No.1, 2012, hlm.155-164), yang mengulas tentang masalah yang sama yaitu tentang isi siaran yang didominasi dengan informasi mudik lebaran. Tidak ada yang salah dengan informasi mudik tersebut, tetapi yang masih perlu diperhatikan adalah isi dan cakupan informasi yang disampaikan. Isi informasi sangat didominasi oleh berita-berita tentang wilayah-wilayah di sebagian wilayah Sumatera, hampir seluruh Pulau Jawa (khususnya Pantura), dan sedikit tentang wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Sedangkan wilayah Indonesia begitu luas, meliputi dari Sabang sampai Merauke.
Seperti yang disampaikan dalam pertimbangan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa penyiaran di Indonesia diselenggarakan untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia, dan terlaksananya otonomi daerah maka sistem penyiaran nasional harus menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa yang dimaksud dengan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antar wilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional. Dalam penjelasan umum disebutkan juga bahwa penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain.
Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harus ada keseimbangan dan keadilan informasi yang disampaikan dalam media penyiaran di Indonesia, khususnya dalam hal ini televisi. Beberapa lembaga penyiaran televisi swasta di Indonesia yang memiliki cakupan wilayah siaran yang cukup luas (seringkali mereka disebut sebagai televisi swasta nasional) menyiarkan secara serentak hasil liputan mereka ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sementara informasi berita yang mereka sampaikan pada momen sebelum, pada saat, dan setelah Idul Fitri berputar pada informasi mengenai arus lalu lintas di daerah-daerah yang dilintasi para pemudik dari dan ke Jakarta serta kota-kota besar di wilayah Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Titik-titik peliputan berita biasanya ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, jalanan sepanjang wilayah Pantura dan Nagrek, berikut jalan tol penghubungnya dan jalan-jalan di lintas Sumatera. Selain itu juga situasi pada Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan beberapa bandara lain serta beberapa terminal bis antar-kota di seputar Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa informasi tentang wilayah lain masih ada, tetapi intensitas dan waktu siarnya tidak begitu besar.
Barangkali memang tingkat kepadatan tertinggi ritual pulang kampung pada saat Idul Fitri terjadi pada daerah-daerah yang menjadi langganan liputan media penyiaran televisi tersebut. Namun jangan dilupakan bahwa masih ada sebagian besar penduduk di Indonesia yang tinggal di wilayah lain yang tidak membutuhkan informasi tentang mudik lebaran yang diberitakan tersebut. Mereka lebih memerlukan informasi yang lebih bersifat lokal, yang bisa menjelaskan bagaimana situasi mudik lebaran di wilayah mereka saja. Berita mudik lebaran di “televisi swasta nasional” bisa jadi fungsinya tidak informatif bagi mereka tetapi hanya sekedar hiburan untuk menyaksikan riuhnya acara pulang kampung di wilayah lain di Indonesia yang jauh dari tempat tinggal mereka.
Siaran tentang mudik lebaran ini hanya salah satu penanda bahwa masih ada masalah tentang penyelenggaraan Sistem Penyiaran Nasional di Indonesia yang perlu dibenahi implementasinya. Masih banyak ditemui program-program acara lain di televisi yang justru isinya sangat Jakarta sentris. Budaya yang sangat Jakarta dan metropolis disebarkan melalui jaringan gelombang radio yang dipakai oleh penyiaran televisi swasta yang berpusat di Jakarta ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Masyarakat di luar Jakarta “dipaksa’ menerima bahasa “elu-gue” ala Jakarta yang diucapkan oleh selebriti-selebriti melalui acara sinetron, musik, dll, serta program-program siaran lain yang jauh dari kehidupan mereka.
Beruntung, di antara dominasi stasiun-stasiun televisi swasta besar ini, masih ada lembaga-lembaga penyiaran lokal yang sedikit banyak memberikan alternatif isi siaran khusus bagi penduduk lokal. Stasiun-stasiun televisi lokal inilah yang sejatinya menjadi mitra satu sama lainnya untuk berjaringan membentuk Sistem Penyiaran Nasional yang terpadu. Stasiun televisi lokal ini jugalah yang memberikan romantisme lain bagi para pemudik lebaran untuk benar-benar merasakan suasana kampung halaman melalui siaran televisi yang menyajikan bahasa lokal dan liputan seputar kampung halaman mereka. (***)
