MEMBUAT ADDENDUM PERJANJIAN BISNIS

Rubric of Faculty Members

Oleh M. BATTLE SON (Juni 2016)

Sebelum masuk lebih jauh tentang pembuatan addendum maka perlu diketahui arti dari ‘addendum’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘addendum’ adalah: jilid tambahan (pada buku);lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta

Setelah para pihak yang terkait menandatangani perjanjian bisnis, maka dimulailah transaksi bisnis. Namun, menurut pengalaman penulis, adakalanya dalam perjalanan waktu situasi dan kondisi di lapangan menuntut terjadinya perubahan yang cukup penting yang harus segera diakomodasi ke dalam perjanjian yang telah dibuat. Untuk mengatasi hal ini maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, para pihak membuat perjanjian baru lagi secara menyeluruh dengan cara pasal pasal yang ada dalam perjanjian yang lama dimasukkan lagi lalu ditambah pasal-pasal baru yang mengakomodasi perkembangan yang ada. Jika ini yang dilakukan, maka biasanya di dalam perjanjian yang baru ada pasal yang menyebutkan bahwa perjanjian yang lama dicabut/dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua, para pihak cukup membuat addendum (tambahan) saja. Cara ini dilakukan dengan membuat pasal-pasal baru yang mengakomodasi situasi dan kondisi perkembangan baru yang dituliskan dalam lembaran kertas tersendiri dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam membuat addendum ini biasanya di bagian awal halaman pertama yang berisi pasal-pasal baru di tuliskan kata ‘ADDENDUM’ di sebelah tengah atas, kemudian di bawah kata ‘addendum’ itu dituliskan kalimat “Bahwa pasal pasal yang terulis di bawah ini/bagian ini merupakan addendum dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian . . . (diisi judul perjanjian) antara . . . dengan . . . (diisi pihak pihak yang melakukan perjanjian) pada tanggal…, bulan…, tahun….

Ketiga, jika perjanjiannya terdiri lebih dari dua pihak dan pasal yang baru hanya mengatur kepentingan beberapa pihak tidak semua pihak, maka dalam lembar addendum yang menandatanganinya harus semua pihak yang menandatangani perjanjian induk. Jika tidak, maka pihak yang terlibat di dalam perjanjian induk dan tidak menandatangani addendum bisa menuntut untuk dilakukannya pembatalan addendum tersebut jika merugikan dirinya.

Perlu dicatat, bahwa pembuatan addendum tidaklah menyalahi hukum yang ada karena masih termasuk dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 BW (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad, 1847 No. 23). (***)

Comments :

adel Fri, 20 October 2017 at 14:23

Pak, mau tanya. Kalau membuat Addendum Perjanjian Kerjasama itu kita mengacunya kepada Kontrak kerjasama yang terbaru atau meneruskan dari sebelumnya. contoh : kontrak lama periode 01 juli 2016 s/d 30 juni 2017 lalu dari kontrak tersebut ada Addendum I, Addendum II, Addendum III yang sama2 berakhir di 30 juni 2017. lalu ada kontrak baru perpanjangan dengan periode 01 juli 2017 s/d 30 juni 2018 lalu di september 2017 ada perubahan klausul, lalu dibuatkan addendum. Nah addendum tersebut masuknya ke addendum I lagi yang mengacu ke kontrak periode baru atau Addendum IV yang mengacu ke kontrak dan addendum sebelumnya? sedangkan klausul yang dirubah adalah klausul di kontrak baru. mohon jawabannya pak. terima kasih.

Reply
- business-law Sat, 06 January 2018 at 10:47
  
  Addendum I, II, dan III itu kan sudah berakhir bersamaan dengan kontrak lama. Jadi, kalau ada kontrak baru, maka kontrak baru ini harus diperlakukan sebagai kontrak yang berdiri sendiri terlepas dari kontrak lama yang memang sudah tak punya kekuatan hukum lagi. Apabila ingin dibuat addendum atas kontrak baru itu, maka logikanya tentu dihitung sebagai addendum pertama untuk kontrak baru tersebut.
  
  Reply