ARTI PENTING “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS” BAGI INDONESIA
Oleh REZA ZAKI (Mei 2016)
Sejak tahun 2015 berakhir, saat itulah ujung waktu dari kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) ditetapkan. Dan, negara-negara di dunia pun mulai merumuskan sebuah platform berkelanjutan untuk dapat mencapai cita-cita mulia dari MDGs tersebut. Untuk itu, pada tanggal 25-27 September 2015 terjadi pertemuan akbar di Markas PBB di New York, dengan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan Sustainable Development Summit ini berhasil mengesahkan dokumen yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs)
Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada pertemuan di tempat yang sama tanggal 2 Agustus 2015. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan).
Jadi, negara-negara di dunia sekarang menyepakati sebuah platform baru dengan terminologi baru, yakni SDGs. Baik SDGs maupun MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun, ada hal yang lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang.
Ada delapan poin di dalam MDGs itu yang penting untuk dicermati, yakni:
- menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- menurunkan angka kematian anak;
- meningkatkan kesehatan ibu;
- memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Sementara itu, Ada 17 poin penting di dalam SDGs, yakni terciptanya dunia dengan:
- tanpa kemiskinan;
- tanpa kelaparan;
- kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
- pendidikan berkualitas;
- kesetaraan gender;
- air bersih dan sanitasi;
- energi bersih dan terjangkau;
- pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
- industri, inovasi, dan infrastruktur;
- pengurangan kesenjangan;
- keberlanjutan kota dan komunitas;
- konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- aksi terhadap iklim;
- kehidupan bawah laut;
- kehidupan di darat;
- institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
- kemitraan untuk mencapai tujuan.
Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia hanya memiliki waktu selama 15 tahun sejak tahun 2015 untuk bisa mencapai manifesto SDGs. Artinya, Indonesia membutuhkan tiga (tiga) kali pemilihan presiden (pilpres) untuk dapat mewujudkannya. Agenda yang disahkan oleh PBB di New York ini memiliki 17 tujuan yang terbagi menjadi 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mewakili Indonesia dalam sidang tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengadopsi SDGs dalam Nawa Cita setelah program MDGs berakhir pada tahun 2015 (Elshinta, 2016).
Masih banyak tantangan-tanganan di bawah pelaksanaan SDGs yang merupakan kelanjutan dari program MDGs tersebut. Douglas Broderick, the UN Secretary-General’s designated representative untuk Indonesia, mencatat bahwa garis kemiskinan kita masih di sekitar 11%; malnutrisi kronis berada di angka 37.3%; ada 658 ribu jiwa yang merupakan penderita HIV/AIDS, rata-rata pendidikan hanya berlangsung 7.5 tahun (dari program Pemerintah sembilan tahun); kesempatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Selain itu dampak pada lingkungan hidup juga sangat penting bagi Indonesia, yaitu terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) sebesar 1-2% per tahun. Fokus pelaksanaan SDGs dalam kehidupan sehari-hari masyakarat, menjadi penting untuk diperhatikan. Idealnya, di setiap desa ada rencana pelaksanaannya, menurut pria asal Amerika Serikat ini. Menjawab pertanyaan kesiapan Indonesia untuk implementasi SDGs, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan bahwa semuanya kembali kepada keterlibatan orang Indonesia sendiri, dari Presiden Indonesia, hingga anak-anak di desa.
PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan dan target-target yang terkandung di dalamnya memberikan petunjuk serta indikator-indikator yang dapat diikuti, khususnya terkait soal-soal lingkungan hidup dan pendidikan. Douglas cukup optimistis, bahwa Indonesia memiliki penduduk kelas menengah yang signfikan dengan 122 juta jiwa dan ekonomi yang menggerakkan 1-2 trilyun dolar AS. Artinya, Indonesia potensial mampu melaksanakannya. Tentu banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan bersama dalam 15 tahun ke depan ini. Indonesia telah mencapai penuruan angka kemiskinan dari angka sekitar 15 persen sekitar 20 -30 tahun lalu menjadi 11.7 persen saat ini. Dengan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs, Douglas Broderick cukup yakin, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus pada SDGs di bidang kesehatan dan pendidikan, maka Indonesia dapat memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif di semua wilayah-wilayah Indonesia pada tahun 2030 nanti.
Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan tujuan butir ke-16 dari SDG’s yakni menciptakan institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Harus diakui, hal ini masih jauh dari harapan karena dalam beberapa waktu terakhir ini masih kental persoalan penegak hukum yang masih berpraktek mafia dan berburu rente sehingga ikut merusak tatanan hukum di negeri ini. Oleh karena itu Indonesia yang merupakan negara hukum dan tertera secara jelas di dalam konstitusi negara ini, harus mampu memberikan pembuktian kepada PBB mengenai keberhasilan dalam mewujudkan poin ke-16 dari tujuan SDGs. (***)
