ANAK HARUS KELUAR DARI SITUASI INKLUSI YANG EKSPLOITATIF

“Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dan menjadi terinklusi dalam sebuah sistem sosial, pemerintah gagal menyediakan layanan yang dapat membebaskan mereka dari situasi yang eksploitatatif sehingga mereka terus menerus termarginalkan. Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merombak sistem layanan kepada kelompok inklusi ini termasuk perombakan pada sistem hukum pidana dengan memberikan pendekatan yang berspektif child right and victims oriented agar mereka dapat merasakan arti pentingnya kehadiran negara,” demikian salah satu paparan Ahmad Sofian (dosen Jurusan Business Law BINUS) dalam sebuah seminar nasional yang bertajuk “Gerakan Inklusi Sosial Anak dan Remaja Marginal”. Seminar ini digagas oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangaunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 3 Februari 2015, di Hotel Santika Surabaya. Kegiatan ini sendiri diorganisasikan oleh Lembaga Pembangunan dan Keberdayaan Masyarakat (LPKP) Jawa Timur.

Selain Ahmad Sofian, empat pembicara lainnya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul, Arum Ratnawati (National Program Coordinator pada International Labour Organization [ILO] Indonesia), Apong Herlina (penasihat senior BAPPENAS dalam bidang sistem peradilan pidana), dan Sudjana Rojat (konsultan The Asia Foudation). Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta dari 17 provinsi di Indonesia.

Dalam program inklusi sosial, tidak hanya terbatas pada anak-anak yang termarginalkan, tetapi juga ada lima kelompok lain yang masuk dalam kategori terpinggirkan yaitu suku minoritas dan kelompok terisolasi, korban diskriminasi dan kekerasan berlatar agama, korban pelanggaran HAM berat, kaum difabel, dan kaum waria. Dari ke-6 pilar tersebut yang menjadi fokus perhatian dalam seminar nasional ini adalah pilar “Anak dan Remaja Rentan”. Secara umum, anak dan remaja mengalami keterpinggiran. Mereka menjadi terpinggirkan karena status kewargaannya dan terjadinya stigmatisasi, yang tidak terbatas dari masyarakat melainkan juga dari negara, sebagaimana dihadirkan dalam kebijakan-kebijakan. Situasi ini menyebabkan terbatas atau tidak disedikan layanan sosial kepada kelompok terpinggirkan ini. (***)