EMPAT NASIHAT UNTUK NEGARA-NEGARA UTARA DAN SELATAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN
“Indonesia jangan mentransplantasi pembangunan hukumnya dari negara-negara maju (Utara) secara membabi-buta, sementara ada kearifan dan kebutuhan lokal yang justru lebih menentukan,” demikian Prof. Michael Faure dari Universitas Maatsricht, Negeri Belanda, saat menyampaikan paparannya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Business Law BINUS tanggal 11 September 2015. Acara yang berlangsung di BINUS FX Sudirman ini diadakan bekerja sama dengan Maatsricht University, Epistema Institute, Himpunan Pembina Hukum Lingkungan, dan Indonesia for Global Justice.
Selain Prof. Michael Faure, juga tampil pembicara lain dari Universitas Padjadjaran Prof. Ida Nurlinda dan dari Epistema Institue Mumu Muhajir, didampingi moderator Andri Wibisana dari Universitas Indonesia. Peserta diskusi datang dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Semarang, Universitas Riau, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, ECPAT, Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia, dan beberapa kantor hukum.
Michael Faure mengritik teori-teori ekonomi yang terlalu terfokus pada perspektif negara Utara tatkala mereka berhadapan dengan negara-negara berkembang yang ada di Selatan. Sebagai contoh adalah teori yang menghubungkan ekonomi dan hukum dari Florencio Lopez-deSilanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny (LLSV) yang diikuti oleh Bank Dunia. Faure meyakini bahwa sekarang ini pertumbuhan ekonomi dapat berjalan simultan dengan peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini terjadi karena kesadaran dari masyarakat yang makin meningkat dan hadirnya teknologi yang dapat menurunkan tingkat polusi untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan. Oleh sebab itu Faure menganggap hukum punya peran sangat penting.
Pada akhir paparannya Faure memberi nasihat bagi negara-negara Utara. Pertama, tatkala berhubungan dengan negara-negara Selatan, maka negara-negara Utara jangan berasumsi bahwa Utara selalu lebih baik daripada Selatan. Kedua, Utara perlu melihat tuntutan dan kebutuhan lokal di negara-negara Selatan. Ketiga, Utara jangan selalu menekankan agar Selatan harus selalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi karena ada kebutuhan pada tujuan pembangunan lingkungan berkelanjutan. Keempat, perlu ada perhatian kontekstual pada tiap area di negara-negara Selatan itu (spesific circumstances), sehingga pendekatannya pun harus berbeda. Sementara itu, bagi negara-negara Selatan, Faure memberi empat nasihat serupa, yaitu: (1) gunakan contoh-contoh dari Utara sebagai referensi, tapi jangan sekadar mengkopi, (2) perbanyak kerja sama dan saling berbagi di antara Selatan-Selatan, (3) gunakan analisis ekonomi dalam membangun hukum lingkungan, dan (4) manfaatkan kearifan lokal dan pengetahuan yang berasal dari adat-istiadat setempat.
Prof. Ida Nurlinda sepakat dengan pandangan Faure. Guru besar ini menekankan pentingnya riset di bidang hukum lingkungan yang bersifat multiperspektf. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberi contoh sejumlah pengalaman riset di bidang lingkungan dan hukum adat. (***)
